SANGATTA – Tenaga Kontrak Kerja Daerah (TK2D) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) yang tidak segera beralih menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat, siap-siap angkat kaki. Pasalnya, Bupati Ismunandar mengancam tidak akan memperpanjang kontrak kerja pegawai tersebut, jika tidak segera melakukan mutasi kependudukan.
“Mau menjadi TK2D di Kutim harus punya KTP Kutim. Jika tidak, kontraknya tidak akan diperpanjang,” tegas Bupati Kutim Ismunandar saat menggelar konferensi pers, Senin (6/3) kemarin.
Kendati demikian, kata dia, pegawai yang belum mengantongi KTP Kutim masih diberikan waktu selama tiga bulan ke depan untuk segera mengurus kepindahannya. Namun, jika sampai tenggat waktu tersebut belum juga mengurus, maka tindakan tegas akan dilakukan.
“Jadi mulai dari bulan ini (Maret, Red.) sampai Juni untuk mengurus KTP,” sebutnya.
Ismu mengungkapkan, dari hasil evaluasi, memang masih ada saja TK2D yang ber-KTP di luar Kutim. Akibatnya, pada saat ada Pemilihan Kepala Daerah maupun Legislatif, kerap tidak ikut berpartisipasi.
“Tapi yang jelas pemerintah tidak memiliki kepentingan lain. Kami hanya ingin supaya mereka juga mempunyai rasa memiliki sabagai warga Kutim. Karena mereka bekerja di Kutim,” kata Ismu.
Sebelumnya, Kepala Dinas Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutim Januar Harlian mengakui, dari 415 ribu jiwa penduduk Kutim diyakini masih banyak yang belum memiliki KTP Kutim. Terutama didominasi bagi mereka yang bekerja di perusahaan swasta, seperti perusahaan pertambangan dan perkebunan.
Selain itu, dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) dilingkungan Pemkab Kutim, diduga juga belum memiliki KTP Kutim. Karena identitasnya, masih terdaftar sebagai penduduk kabupaten dan kota lain di Kaltim.
Padahal, saat ini Bupati Kutim sedang memprogramkan agar seluruh PNS dan TK2D di Kutim wajib memiliki KTP Elektronik Kutim. Sebab tujuannya supaya tertib administrasi kependudukan. (aj)
