BONTANG – Upaya Pemkot Bontang dalam menghadapi era indusri 4.0, adalah melakukan peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan sertifikasi dan pemagangan. Hal itu diungkapan Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Puguh Harjanto saat talkshow di LNGTV, Senin (29/4/2019) malam.
Ia menaruh harap, nantinya tenaga kerja Bontang dapat mempersiapkan diri juga untuk berkompetisi di luar. Adapun jenis sertifikasi yang sudah berjalan untuk formal di antaranya welder migas, sementara sektor informal ditujukan untuk ekonomi kreatif.
Pun dengan agenda pemagangan yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan di Bontang. Dampak salah satunya, mantan peserta pemagangan melakukan perpanjangan paspor dan visa untuk bekerja di luar Indonesia. Bahkan menjadi tenaga ahli.
“Endingnya, jumlah pengangguran dapat di atasi dengan beberapa langkah itu. Banyak bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan, bukan hanya dari sisi informasi teknologi (IT), tapi ada beberapa lainnya,” ucap Puguh.
Namun, kendala yang dialami Pemkot Bontang dalam menyiapkan SDM Bontang masih banyak ditemui. Seperti sisi penganggaran untuk mempersiapkan SDM dalam waktu panjang. Mengingat tingginya minat tenaga kerja di Bontang untuk mengikuti program tersebut.
“Selain supporting dari penganggaran, kuota berperan penting. Kami sedang mengembangkan kemitraan, bukan saja dengan perusahaan di Bontang tapi juga dengan balai pelatihan di luar Bontang,” tambah dia.
Disnaker memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di kota Bontang agar dapat ter-cover. Tenaga kerja Bontang pun dituntut memiliki sertifikasi agar dapat mengikuti model era industri 4.0. Didukung dengan hard skill dan kesempatan.
Ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan mengatakan, selama empat tahun ia menjabat, upah kerja, pengakhiran tenaga kerja, hingga jam kerja (lembur) masih menjadi pokok persoalan di kota Bontang. Ironisnya, beberapa memandang, pekerja dipandang sebagai mitra yang tidak sejajar.
“Tidak perlu ada aksi unjuk rasa bila negara atau perusahaan memberikan hak-hak pekerja, sesuai tugas dan tanggung jawab. Menempatkan para pekerja sebagai mitra utama, mereka aset perusahaan. Tanpa pekerja, perusahaan tidak bisa untung banyak,” ucap dia.
Hingga Komisi I DPRD Bontang merevisi dua peraturan daerah (Perda) tentang ketenagakerjaan. Yakni Perda nomor 1 tahun 2009 tentang perekrutan. Perusahaan diminta menghapus perekrutan melalui satu pintu. Pun dengan pemeberian materi tes harus diserahkan kepada Disnaker, 3 bulan sebelum tes berlangsung.
Perlindungan bagi pekerja. Banyak kasus, perusahaan telah menemukan pekerja baru dan pekerja lama tidak dipakai lagi. Dan perusahaan tidak memberikan pesangon atau uang tali asih.
“Kita jamin dalam Perda perubahan. Bahwa perusahaan wajib mempekerjakan pekerja sebelumnya apabila pekerjaan itu sama jenisnya, sama nilainya. Kalau tidak dipakai, wajib memberikan pesangon,” urainya.
Sementara itu, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sama-sama menjelaskan terkait kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah pusat. Sama-sama bertujuan untuk melindungi tenaga kerja bagi penerima upah maupun bukan penerima upah (mandiri).
Selain Puguh Harjanto dan Agus Haris, hadir Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Muhamad Romdhoni, serta perwakilan dari BPJS Kesehatan, Dyah Mulya Lestari selaku Bidang Kepesertaan & Pelayanan Peserta. (ra/adv)
