Temuan BPK di IKN: Harga Material Tidak Terkontrol, 2.085 Ha Lahan Dikuasai Pihak Lain

bontangpost.id – Persoalan status lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terdapat sejumlah temuan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK semester II 2023. Yakni, masih adanya 2.085 hektare (ha) lahan yang dikuasai pihak lain dan kurangnya pasokan material hingga mengakibatkan harga tidak terkendali.

Dalam temuan BPK disebutkan, persiapan pembangunan infrastruktur di IKN belum memadai karena mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Yaitu, masih ada 2.085 ha yang dikuasai pihak lain sekaligus terdapat 5 area hasil pengadaan lahan yang belum selesai proses sertifikasinya.

Masalah krusial lain juga ditemukan BPK. Yakni, manajemen rantai pasokan dan peralatan konstruksi pembangunan IKN tahap I belum optimal. Di antaranya, kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang yang tidak sepenuhnya terkendali. Lalu, pelabuhan bongkar muat untuk pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Dengan sejumlah temuan tersebut, BPK merekomendasikan sejumlah hal kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Di antaranya, meningkatkan koordinasi instansi terkait peraturan dan kebijakan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan material serta peralatan konstruksi berdasar kondisi lapangan.

Terkait temuan BPK tersebut, Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja belum merespons upaya konfirmasi Jawa Pos. Pesan singkat tidak dibalas dan telepon tidak diangkat.

Pada bagian lain, peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Yeta Purnama menuturkan, temuan rentetan permasalahan IKN merupakan bukti ketidaksiapan pemerintah untuk perpindahan ibu kota. ”Permasalahan dari perencanaan, pendanaan, pembebasan lahan seharusnya sudah matang,” paparnya.

Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap proyek IKN yang telah berjalan. Jangan sampai nanti terjadi pembengkakan APBN. ”Berbagai masalah itu membuat belum ada investor yang benar-benar menanamkan modal dalam pembangunan IKN,” terangnya. (idr/lyn/c6/oni/jpg)