bontangpost.id – Perpindahan ibu kota negara (IKN) ke sebagain wilayah Penajam Paser Utara (PPU), seharusnya disambut dengan peran pemuda sebagai garda terdepan. Sebagai pionir muda yang memiliki banyak potensi, untuk mendukung mensukseskan hadirnya ibu kota yang beriringan dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Harapan tersebut disampaikan Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU Raup Muin kepada Kaltim Post, Senin (22/11).
Mantan ketua KNPI PPU periode 2009-2012 tersebut pun menyesalkan kondisi kaum muda saat ini yang justru terbelah antara kelompok kiri dan kelompok kanan. Ya, dualisme kepengurusan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) PPU jadi musabab tidak maksimalnya peran pemuda di daerah.
“KNPI itu bukan bagian dari pemerintah. Tetapi bisa mengkritik pada saat ada ‘suatu hal’ juga bisa memberikan solusi,” ungkap Raup.
Dia menegaskan, KNPI dilahirkan oleh undang-undang dan mendapat perlakuan khusus dibandingkan organisasi kepemudaan lain. “Bicara persoalan dualisme, bahkan infonya malah ada tiga kepengurusan, mestinya demi menjaga kekompakan pemuda di daerah duduk bersama. Saya pikir di antara organisasi lain KNPI lebih profesional. Di situ tempat anak-anak usia produktif. Undang-undang terbarunya pun sebenarnya ada batasan umur, tapi saya lihat itu tidak dipakai,” sambungnya.
Politikus Partai Gerindra itu menyebut, KNPI sejatinya adalah organisasi yang bersifat kepemudaan di suatu daerah. “Kalau semua terakomodasi tidak mungkin akan terjadi dualisme. Kemudian mekanisme menduduki posisi ketua KNPI saat ini kami melihat itu juga tidak dilakukan dengan benar,” sesal Raup.
Dia melanjutkan, yang memilih ketua KNPI adalah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Di PPU sendiri setidaknya ada lebih dari 40 OKP. “Itu yang harusnya duduk bareng, biar tidak ada kelompok-kelompok di KNPI. Begitu menyatu maka jadilah KNPI, hari ini kami tidak melihat itu. Saya dulu dipilih sepakat oleh OKP, bukan ditunjuk dari atas. Dengan kondisi begini pasti pembinaan tidak jalan,” imbuhnya.
Kemudian soal kucuran anggaran dari pemerintah juga tidak bisa diturunkan bila terjadi dualisme. Pun bila dipaksakan dipastikan bakal berbenturan dengan masalah hukum. “Sampai ada yang coba-coba mencairkan, maka tunggu saja konsekuensi hukum kalau itu mau dipaksakan. Kami juga di DPRD nanti begitu muncul, akan mempertanyakan itu,” pungkasnya. (asp/dwi)
