Terkait Mosi Tidak Percaya Guru, Komisi I Siapkan Pra Mediasi 

Menunggu Disdik Kaltim, Berharap Semua Perbaiki Diri

BONTANG – Polemik yang terjadi di SMKN 1 Bontang mendapat perhatian serius dari Komisi  l DPRD Bontang. Anggota Komisi I mengambil langkah pra mediasi menyusul mosi tidak percaya yang dilayangkan sebagian besar guru SMKN 1 Bontang kepada kepala SMKN 1.

Sementara mediasi yang akan dilakukan masih menunggu Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim selaku pengelola SMA/sederajat yang direncanakan hadir 7 April 2017 mendatang.

“Karena yang bisa mengambil keputusan itu Disdik Kaltim. Tetapi kami juga akan melakukan pra mediasi, agar saat mediasi, semua sudah ada jalan keluarnya,” jelas Ketua Komisi I Agus Haris bersama anggota Komisi I lainnya di SMKN 1 Bontang, Kamis (30/3) kemarin.

Dikatakan dia, pihaknya akan mencari formula baru. Sehingga bukan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar.

Tetapi harus ada pengakuan dari kedua belah pihak untuk memulai yang baru dan dengan ikhlas mengubah apa yang menjadi kekurangan masing-masing. “Dalam pra mediasi pun, kami akan mencoba mengajak bicara siapa motor para guru sehingga membuat mosi tidak percaya,” ungkapnya.

Karena yang diharapkan DPRD ini, bukan mengganti kepala sekolah baru. Melainkan, bagaimana memperbaiki kekurangan masing-masing saat mediasi nanti.

Suasana sekolah pun, harus tetap dijaga kondusif. Apalagi, sebentar lagi, kelas XII akan melaksanakan Ujian Nasional (UN). “Kasian anak-anak jika terganggu, kami justru khawatir orang tua datang ke sini karena guru dan kepala sekolah tidak akur,” ujarnya.

Terkait persoalan absen, semua guru ditekankan untuk absen, namun kepala sekolah justru tidak absen. Dalam hal itu, Agus meminta berikan perlakuan yang sama soal absensi sidik jari. Karena absensi masuk dalam aturan Undang-Undang ASN.

Anggota Komisi I Bilher menyampaikan, terkait persoalan senyum atau tegur sapa memang sulit diperbaiki. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat kebijakan sebaiknya diperbaiki oleh kepala sekolah.

Ditambahkan Setyoko bahwa jangan sampai persoalan ini mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM). Kedua pihak harus menyadari kesalahannya dan mengambil hikmahnya. “Sebenarnya ini masalah internal yang bisa diselesaikan di dalam, kami sebagai perwakilan rakyat ingin kejadian ini diselesaikan dengan hasil terbaik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMKN 1 Bontang, Kasman Purba menyatakan pihaknya menjelaskan semua agar DPRD memahami posisinya. Karena sehari-hari ia menghadapi 113 guru, ditambah 16 karyawan tata usaha. Menghadapi orang sebanyak itu, dengan berbagai karakter tentu tak bisa dipahami semua orang. “Saya ingin kondisi sekolah tetap berjalan baik, saya siap memperbaiki, silakan beri saya masukan,” ujarnya.(mga)