Kelompok Tani Kanaan Sengketa Tanah dengan Badak LNG
BONTANG – Seluruh anggota Komisi I DPRD Bontang, kemarin (10/1) melakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Kanaan. Kali ini, rombongan yang dipimpin langsung ketua Komisi I, Agus Haris kembali melakukan mediasi antara Kelompok Tani Situru dengan Badak LNG terkait sengketa lahan yang melibatkan kedua belah pihak.
Mewakili Komisi I, Bilher Hutahaean menyebut mediasi yang dilakukan ini merupakan yang ketujuh kalinya. “Kejadian ini sudah sejak 2015 lalu, dari kelompok tani yang bersurat kepada kami untuk dibantu penyelesaiannya,” ujar Bilher usai mediasi.
Menurutnya, peran DPRD kali ini hanya sebagai mediator kedua belah pihak. Beberapa kali, mediasi dilakukan di gedung dewan dan mempertemukan kedua pihak yang berseteru. Namun, dua pertemuan terakhir pihaknya melakukan tinjauan lapangan untuk melihat langsung tapal batas yang diklaim, baik oleh pihak kelompok tani maupun Badak LNG.
Bilher berharap, baik kelompok tani maupun Badak LNG mampu menemukan titik temu dan solusi terkait permasalahan tanah. “Beberapa bulan lalu sudah dilakukan peninjauan dari sisi kelompok taninya. Kali ini peninjauan dari sisi Badak LNG,” katanya.
Sementara, tokoh masyarakat Kanaan yang juga pelaksana proyek perkampungan Kanaan pada 1977 silam, Musah menyebut persoalan tanah ini terjadi karena Badak LNG menggeser patok tanah yang sebelumnya dimiliki oleh masyarakat, berdasarkan Surat Keputusan (SK) dari Bupati Kutai saat itu. “Kami minta izin pada bupati saat itu, diberi izin kami di sini (Kanaan, Red.). Tapi kenapa Badak LNG malah geser pagarnya sampai sekitar 50 meter?” ucap Musah.
Dirinya memang membuka diri untuk mediasi dengan pihak Badak LNG demi mencari solusi. Namun, pihaknya tak menutup kemungkinan untuk menempuh jalur hukum agar hak-haknya sebagai masyarakat dikembalikan jika tak kunjung ditemukan titik temunya. “Kami punya surat dari Bupati, dasar kami kuat,” tambahnya.
Sementara dari Badak LNG, Pjs Senior Manager Corporate Communication, Deny Zulfikar mengaku kejadian ini merupakan kesalahpahaman dari masyarakat. Sebab, tanah yang katanya disengketakan merupakan tanah milik negara yang pada 1974-1975 dibebaskan oleh Pertamina. Dirinya pun meluruskan, Badak LNG bukanlah pemilik dari tanah tersebut, melainkan hanya sebagai operator kilang.
“Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/2008, seluruh aset milik Pertamina yang ada di Badak LNG dikuasai oleh Kementerian Keuangan. Jadi tanah, kilang, dan lain-lainnya merupakan milik pemerintah melalui Kementerian Keuangan,” jelas Deny yang juga Legal Manager Badak LNG ini.
Terkait ancaman dari pihak masyarakat yang akan menempuh jalur hukum, dirinya mempersilakan jika mereka memiliki bukti yang cukup. Namun, Badak LNG berharap persoalan sengketa tanah ini dapat selesai secara musyawarah sebagai sesama bagian dari masyarakat Bontang. Upaya mediasi yang dilakukan antara kelompok tani dengan pihaknya pun dinilai sebagai bentuk sosialisasi dari perusahaan. “Jadi ini supaya masyarakat paham bagaimana status Badak LNG sebenarnya,” ujarnya. (zul)
