bontangpost.id – Meski sudah mendapat lampu hijau dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kaltim, pembangunan penangkaran berpotensi terkendala di bagian pengelola.
Pihak BKSDA Kaltim menyebut izin penangkaran hanya boleh diajukan oleh perorangan, koperasi, badan hukum, dan lembaga konservasi, sementara pemerintah tidak diizinkan.
Hal itu pun ditanggapi anggota Komisi III DPRD Kota Bontang Faisal. Jika demikian, ia memastikan bahwa pembangunan penangkaran buaya di Bontang bakal sulit terealisasi.
“Susah kalau bukan dari pemerintah. Tapi jika memang secara aturan tidak bisa, ya mencari solusi lain,” katanya kepada redaksi bontangpost, Kamis (24/8/2023).
Sementara soal kemungkinan dari perusahaan maupun koperasi yang mengajukan pembangunan tersebut, tergantung pada kesediaan yang bersangkutan.
Ia menuturkan, harapan saat ini hanyalah perusahaan. Bila kondisinya memungkinkan, menurutnya pemerintah dapat melakukan koordinasi dan kolaborasi.
“Perusahaan sebagai pengelola utama, pemerintah bisa membantu dalam hal tenaga kerjanya. Mungkin begitu,” imbuhnya.
Menurutnya, yang mendasari pembangunan penangkaran penting direalisasikan ialah keselamatan masyarakat di wilayah yang kerap bersinggungan dengan buaya.
“Pokoknya daerah pesisir itu kan sering muncul buaya, kayak Guntung, Selambai, juga Bontang Kuala. Walaupun sudah bertahun-tahun hidup bersama, ancaman pasti tetap ada,” ucap dia.
Adapun selama ini relokasi buaya hanya berkoordinasi dengan BKSDA Kaltim. “Jangka pendeknya tetap mengandalkan BKSDA seperti biasa,” lanjutnya.
Meski begitu, ia mengkhawatirkan jika kejadian penyerangan oleh buaya yang kerap memasuki permukiman terjadi lagi.
“Kalau ada kejadian, BKSDA pasti turun karena baru ada laporan, sementara yang enggak diinginkan adalah jatuhnya korban,” pungkasnya.
Oleh karena itu, masyarakat pun diminta agar tetap meningkatkan kewaspadaan. (*)
