Dialog yang diadakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi ajang mengadu konsep bagi beberapa bakal calon yang akan bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, Rabu (20/9) lalu. Mengelola sumber daya alam (SDA) dan membenahi infrastruktur menjadi topik yang paling banyak diulus para calon gubernur pada kesempatan itu.
Dirhan, Samarinda
DARI beberapa bakal calon kepala daerah yang melamar di PPP Kaltim, hanya tiga nama yang mengikuti dialog. Mereka adalah Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Rusmadi, Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, dan Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Yusran Aspar.
Dalam kesempatan itu, Rusmadi menyoroti tata kelola sumber daya alam. Menurutnya, sektor pertambangan batu bara dan migas masih akan menjadi primadona bagi pembangunan. Karenanya, tata kelola sistem perizinan dan benefit dari sektor itu penting ditata dengan baik.
“Batu bara dan migas harus tetap dipertahankan. Tapi ke depan pengelolaannya yang perlu diperbaiki, supaya tepat sasaran,” kata Rusmadi.
Selain itu, menurut pria berkaca mata ini, sektor perkebunan kelapa sawit penting ditata ulang. Dia menjelaskan, dari 1,6 juta hektar areal izin perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan pemerintah, baru 1,1 juta yang dikelola dan dimanfaatkan investor.
“Kalau memang lahan itu tidak dimanfaatkan, maka harus segera ditertibkan.Bila perlu akan kita hentikan perizinannya jika memang tidak dikelola,” katanya.
Rusmadi menyadari sektor perkebunan kelapa sawit dan kebun karet di Kaltim punya potensi yang begitu besar. Sehingga perlu dibuatkan industrialisasi. Karena hasil dari kedua sektor itu selama ini dikirim dan dikelola di luar negeri.
Karena itu perusahaan akan diminta membangun industri untuk mengelola CPO. Selain mendorong kemandirian dalam daerah, keberadaan industrialisasi akan membuka peluang kerja bagi masyarakat.
“Pembangunan industri mendorong peningkatan dan peluang kerja. Selain itu, keberadaan pariwisata di Kaltim begitu luar biasa. Sekarang tinggal sarana dan prasana, seperti infrastruktur jalan yang perlu dibenahi segera,” katanya.
Menyikapi keterbatasan alokasi anggaran yang dimiliki Pemerintah Kaltim saat ini, bagi Rusmadi itu bukan jadi alasan untuk berhenti membangun. Pemerintah bisa mengupayakan alokasi anggaran yang bersumber dari APBN untuk menutupi kekurangan APBD Kaltim.
“Sekarang tinggal bagaimana pemerintah giat mengupayakan APBN. Ditambah dengan perencanaan pembangunan yang baik dan terstruktur, tentu pembangunan di Kaltim bisa ditingkatkan ke depan,” tuturnya.
Bupati PPU Yusran Aspar menyoroti ketidak konsistenan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan. Terutama dengan pemerintah kabupaten/kota. Akibatnya program pembangunan di daerah menjadi tidak merata.
“Kaltim sejujurnya punya pendanaan yang sangat besar. Tapi tidak dikelola secara baik dan terarah. Pemerintah selama ini tidak konsisten dalam perencanaan pembangunan,” sebutnya.
Dia mengklaim, di kabupaten yang dia pimpin, pemerintah bisa menghemat anggaran sampai 70 persen. Pencapaian itu tidak lepas dari perencanaan pembangunan yang baik.
Bahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah PPU memberikan suku bunga yang murah dan kecil melalui bank pemerintah di daerah itu. Dampaknya yakni mengeliatnya Unit Kegiatan Masyarakat (UKM) dan Badan Usaha Desa (Bumdes).
“Sebagai penunjang, kami membenahi mutu jalan antar desa dan kecamatan, hingga ke kabupaten. Hal yang sama harusnya dilakukan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ketua DPD Gerindra Kaltim ini menawarkan, jika ingin pembangunan bisa maksimal, maka pemerintah harus mendorong konektivitas pembangunan antara kabupaten/kota dengan provinsi. Cara itu bisa mendorong akselerasi pembangunan antar daerah.
“Hasil perkebunan kelapa sawit harus didorong secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya bisa dengan menata iklim investasi di Kaltim, serta mendorong hilirisasi industrialisasi. Selain menopang ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.
Sementara Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang menilai, lambatnya pembangunan di Kaltim tidak lepas dari lambatnya pertumbuhan ekonomi. Tak ayal, ekonomi daerah belum dapat menopang APBD Kaltim.
Politisi Demokrat ini bahkan mengkiritisi konsep Rusmadi yang menginginkan hasil pertambangan tetap dipertanhakan. Dia menilai, pemerintah Kaltim harus mulai menggeser paradigma pada ketergantungan hasil alam sebagai penopang ekonomi dan pembangunan.
“Kita tidak bisa lagi bertumpu pada hasil alam yang tidak bisa diperbaharui (pertambangan, Red.). Kalau pemerintah terus mengandalkan dana bagi hasil (DBH), seperti migas dan batu bara, maka akan berdampak pada gejolak ekonomi masyarakat, sebagai akibat defisit seperti saat ini,” sebutnya.
Seperti halnya Rusmadi dan Yusran, Jaang sejalan mendorong peningkatan PAD melalui sektor perkebunan. Terutama perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebab hampir separuh wilayah Kaltim telah digunakan untuk mengembangkan sawit dan karet.
“Pembangunan yang selama ini hanya terfokus di perkotaan, ke depan harus diarahkan ke daerah. Terutama untuk membangun daerah pelosok,” katanya.
Di antara program prioritas yang ingin dia kembangkan jika dipercayakan sebagai Gubernur Kaltim, yakni mendorong percepatan keterjangkauan jaringan listrik, air bersih, dan infrastruktur jalan memadai. Ketiga hal itu itu dinilai belum benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kaltim.
“Kenapa selama ini masih banyak daerah di Kaltim yang belum memperoleh listrik, air bersih, dan akses jalan yang baik, karena program yang dijalankan pemerintah tidak terbenahi dengan baik. Yang demikian akan kita benahi ke depan,” tandasnya. (drh)
Simak berita menarik bontangpost.id lainnya di Google News
Ikuti berita-berita terkini dari bontangpost.id dengan mengetuk suka di halaman Facebook kami berikut ini:
