PONTIANAK- Berdasarkan data KPU Kalimantan Barat, total warga binaan Lembaga Kemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) se Kalbar sebagai pemilih sebanyak 4.248 orang. Terbanyak terdapat di Kabupaten Kubu Raya, yakni 935 orang.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalbar, Tholib menuturkan, KPU sudah berkoordinasi dengan Kepala Lapas dan Rutan untuk mengupdate data penghuni yang berhak memilih. Di Kalbar ada 7 Rutan dan 6 Lapas tersebar di 14 kabupaten/kota. “Semua didaftar sesuai alamat dalam vonis maupun surat penahanan,” katanya kepada Rakyat Kalbar, Minggu (22/4).
Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub), semua warga binaan telah didaftar dan memiliki hak pilih. Kecuali orang asing dan pemilik KTP di luar Kalbar. Sementara untuk Pemilihan Bupati-Wakil Bupati (Pilbup) dan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota (Pilwako), hanya yang memiliki KTP setempat yang boleh memilih. “Bagi yang tidak memiliki atau belum memiliki NIK, KPU sudah bekerja sama dengan Dukcapil untuk diberikan NIK,” jelasnya.
Berdasarkan data Kemenkumham Kalbar, jumlah tahanan dan narapidana (Napi) di provinsi ini sebanyak 4.735 orang. Sedangkan jumlah Napi teroris ada 3 orang. Sementara itu, jumlah tahanan dan Napi yang memiliki hak pilih yakni 4.218 orang. “Jumlah itu masih kurang dari laporan Lapas Anak Kelas II B dan Lapas Perempuan Kelas II A Pontianak. Karena belum ada dari KPU,” bebernya.
Tholib menjelaskan, dalam pelaksanaan pemungutan suara pada saat Pilkada serentak di Kalbar, para warga binaan di Lapas dan Rutan biasanya menggunakan TPS (Tempat Pemungutan Suara) khusus. Bertempat di aula atau salah satu ruangan khusus yang ada di Lapas atau Rutan.
TPS khusus ini mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban serta kemungkinan adanya gangguan saat proses pemungutan suara berlangsung. Pada hari pencoblosan nanti pun akan ditambahkan petugas pengamanan yang diambil dari petugas staf dan tambahan bantuan pengamanan dari pihak kepolisian.
“Terhadap tiga orang Napi teroris yang ada di Kalbar, yang bersangkutan bukan penduduk asli Kalbar. Sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya,” pungkas Tholib.
Sebelumnya, Ketua KPU Kalbar Umi Rifdiyawati mengatakan, warga binaan Lapas dan Rutan, ada yang memang warga berdomisili di kabupaten/kota itu sendiri. Ada juga yang berdomisili di kabupaten/kota dan provinsi lain. “Untuk dapat didata DPT (daftar pemilih tetap) Pilgub dia harus domisili Kalbar,” ujarnya.
Namun tak dipungkirinya, terdapat kendala lain saat pendataan DPT tersebut. Seperti masih ada elemen data yang tidak lengkap. “Sehingga ada beberapa pemilih di Lapas dan Rutan tidak bisa dimasukkan di dalam data pemilih,” jelas Umi.
Sementara itu, ratusan masyarakat menandatangani deklarasi Pilkada Damai di atas kain putih sepanjang lima meter di kawasan Digulis Untan Pontianak, Minggu pagi (22/4). Kegiatan ini digagas Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kota Pontianak.
“Tanda tangan ini adalah simbolis sebagai harapan kami agar Pilkada nanti berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada gesekan sedikitpun,” ujar Andyka, salah seorang yang ikut tanda tangan.
Pilkada merupakan pesta demokrasi yang memang harus dijalankan. Dia berharap tidak ada provokator yang berusaha memecah belah persatuan di Kalbar. Sebab selama ini Kalbar sudah kondusif. “Namanya juga pesta, demokrasi lagi. Kalau sudah namaya pesta, masak mau ribut,” cetus Andyka.
Sementara Reni Angraini menyatakan, Kalbar pernah merasakan kelamnya suasana kerusuhan. Namun saat ini secara perlahan kondisnya membaik. Ia berharap kejadian kelam tersebut tidak terulang sampai kapanpun.
“Kita sangat tida kmengharapkan sejarah kelam itu terjadi lagi. Kita buktikan bahwa Kalbar bisa menjalankan Pilkada ini dengan damai,” pungkasnya.
Disinggung soal Kalbar yang dinyatakan rawan Pilkada, Reni menegaskan dan yakin bahwa masyarakat provinsi ini sangat cinta damai. Sejauh ini pun seluruh pihak sudah berkomitmen keras mengantisipasi perpecahan selama Pilkada. “Jadi saya yakin dan percaya akan aman nanti. Kita buktikan bahwa anggapan Kalbar daerah rentan konflik saat pilkada itu tidak benar,” tegasnya.
Koordinator Lapangan Penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai, M. Ulil Azmi mengatakan, tujuan petisi tersebut untuk menetralisir dan mengantisipasi kejahatan yang dapat merusak serta membahayakan demokrasi. Meningkatkan kualitas demokrasi yang langsung, umum, bersih serta jujur dan adil.
“Tujuan untuk memberikan edukasi politik yang akan melahirkan kedewasaan berpolitik bagi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya secara utuh dan tanpa intimidasi maupun provokasi guna mewujudkan serta melahirkan Kalbar sejahtera, cerdas dan bermartabat di dalam bahtera dan nuansa demokrasi yang konstitusional,” tutur Ulil.
Ditambahkan Ketua GMNI Cabang Kota Pontianak, Rival Aqma Rianda, penandatanganan Deklarasi Pilkada Damai ini merupakan rangkaian kegiatan Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Sabtu (22/4). “Aksi ini adalah bukti bahwa kita ingin Kalbar aman dan damai,” ucapnya.
Ia menjelaskan, selain membangun kesadaran mahasiswa dan masyarakat di era-globalisasi dalam pentingnya menyukseskan pesta demokrasi daerah lima tahunan tersebut. GMNI juga berkomitmen agar Pilkada di sejumlah daerah di Kalimantan Barat berjalan aman dan damai.
“Pilkada disejumlah wilayah di Kalbar, bisa menjadi Pilkada yang berkebudayaan dalam roh Pancasila, sehingga menghilangkan isu sara dan rasis memecah keutuhan bangsa dan kesatuan,” tegasnya.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat Kalbar yang multi etnis ini menjaga dan memberikan keharmonisan dalam ikatan persaudaraan antarsesama. Ia juga mengimbau agar apapun informasi yang diterima agar tidak ditelan mentah-mentah tanpa melakukan verifikasi. “Seperti berita bohong atau hoax dan bersifat provokatif. Ayo kita semua untuk bergandeng tangan menjaga pilkada damai, santun dan bermartabat,” serunya. (jpg)
