BALIKPAPAN – Pengusaha hotel yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) berharap pemerintah daerah lebih serius dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kaltim. Pasalnya ancaman dari mahalnya tiket pesawat bisa mengurangi jumlah okupansi hotel.
Ketua PHRI Balikpapan Sahmal Ruhip mengatakan, ketika tambang batu bara jatuh, pemerintah begitu serius ingin menggerakkan pariwisata lokal. Namun, ketika naik lagi, justru terlena. “Sampai saat ini belum ada pengembangan pariwisata yang serius,” tegasnya, Minggu (17/2).
Ia menyatakan, pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim harus serius menggeliatkan sektor pariwisata jika ingin memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD) lain. Terlebih tahun ini targetnya naik. Menurut Sahmal, selama ini pemda belum banyak menunjukkan rencana kerja atau rancangan pembangunan pariwisata di Kota Minyak. Yang ada hanya seminar dan acara yang digelar di hotel saja.
“Pariwisata seperti apa yang mau ditampilkan di Balikpapan? Membangun infrastruktur untuk pariwisata juga tak semudah yang dipikirkan. Apa pariwisata yang bisa dijual di Balikpapan?” keluh Sahmal.
Menurutnya, pada awal tahun ini bisnis hotel di Balikpapan mengalami kelesuan yang cukup signifikan karena berkurangnya wisatawan yang datang ke Balikpapan. Efek mahalnya tiket pesawat dan tarif bagasi berpengaruh besar. “Ini bisa dilihat dari beberapa kota besar ketika tanggal merah lalu. Dari info teman-teman tidak seramai hari libur biasanya,” ungkapnya.
Sahmal menilai, kenaikan harga tiket pesawat tidak hanya berimbas pada menurunnya okupansi penumpang tetapi juga okupansi barang. Pasalnya, pelaku usaha masih terbebani dengan tingginya bagasi yang dikenakan.
Bahkan, sambungnya, turunnya okupansi ini juga menjadi keprihatinan PHRI secara nasional akibat tingginya biaya tiket pesawat. Permasalahan tersebut sempat dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV di Jakarta.
Selain bisnis perhotelan yang melesu, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Balikpapan juga mengalami kendala pengiriman ke daerah lain. Sehingga, profit yang ditargetkan bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) semakin tidak tercapai. Alhasil, sektor ekonomi kreatif di Balikpapan juga cenderung stagnan.
“Kehadiran biaya bagasi itu juga membuat okupansi hotel di Balikpapan pada awal tahun ini menurun. Jadi lebih sepi. Orang yang datang ke Balikpapan pun tak mau banyak belanja, sebab tidak mau bayar bagasi,” terang Sahmal.
Kurangnya perhatian Pemkot Balikpapan terhadap pariwisata, juga menjadi faktor beralihnya penumpang menuju Kaltim yang biasanya melalui Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan, ke Samarinda, melalui Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto. “Kehadiran APT Pranoto ini bukan hanya memengaruhi bisnis transportasi, tetapi juga hotel,” papar Sahmal.
Adapun komitmen anggota PHRI Balikpapan setelah Rakernas PHRI ke-IV adalah mendorong Pemkot Balikpapan untuk serius merancang pembangunan sektor pariwisata. Selain itu, anggota PHRI mengimbau perlunya bantuan dana pengembangan pariwisata ke pemerintah pusat apabila dari bobot APBD tingkat kota dan provinsi tidak mencukupi.
Kepalan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Balikpapan Bimo Epyanto mengatakan, Balikpapan tidak boleh bergantung kepada sumber daya alam yang selama ini jadi tumpuan. Pasalnya dana bagi hasil dari pusat juga sudah turun. Untuk menggerakkan ekonomi daerah perlu sumber baru.
“Rencana kerja saya satu tahun ini juga akan fokus kepada pariwisata. Dari sektor ini akan banyak sektor lain yang hidup. Stakeholder terkait saya harap bisa mendukung dengan baik,” tutupnya. (aji/ndu/k18/kpg)
