SAMARINDA–Silang sengkarut pembebasan lahan masih menjadi masalah klasik yang menghadang sejumlah proyek pembangunan di Kaltim. Baik proyek pembangunan yang berasal dari pemerintah daerah maupun proyek strategis nasional (PNS). Misalnya pada pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) di Kutai Timur (Kutim).
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim Meiliana mengakui hal itu. Menurut dia, dari hasil rapat evaluasi atas PSN yang dilakukan jajarannya pada Senin (8/4) lalu, rata-rata kendala dalam pembangunan berbagai proyek yang dilaksanakan pemerintah adalah masalah sengketa pembebasan lahan.
“(Seperti pembangunan Jalan Tol Balsam) kalau saya pikir, lahan yang masih banyak jadi kendala. Tapi alhamdulillah, tim BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) mengatakan pada Juli mendatang jalan tol sudah bisa selesai dan fungsikan. (Sengketa) lahan akan segera diselesaikan,” tutur dia, Selasa (9/4).
Pada rapat lusa lalu, ada sejumlah PSN yang dievaluasi Pemprov Kaltim. Antara lain, operasional KEK MBTK, pembangunan Jembatan Pulau Balang, Waduk Teritip Balikpapan, dan pembangunan Waduk Marangkayu.
“Melalui evaluasi itu, kami tahu seperti apa pelaksanaan pembangunan proyek-proyek itu. Dari rapat itu, kami banyak tahu apa yang jadi kendala dan apa yang perlu segera diselesaikan permasalahannya,” kata dia.
Misalnya untuk pembangunan Waduk Marangkayu, masih ada kendala dengan proses relokasi sekolah yang berdiri di sekitar lokasi proyek. Selain itu, di lokasi itu diketahui juga terdapat pipa minyak dan gas (migas).
“Proses pemindahan sekolah masih dikomunikasikan dan masih mau dilihat dulu lokasi pemindahannya. Kalau yang pipa migas, apakah nanti akan ditutup atau dipindahkan, masih dilakukan kajian,” jelasnya.
Seperti halnya kepala Biro Infrastruktur Pemprov Kaltim telah diminta oleh Meiliana turun ke Waduk Marangkayu untuk menginventarisasi ulang apa saja yang menjadi kendala dan permasalahan yang perlu segera diselesaikan dalam proyek tersebut.
Sementara untuk KEK Maloy, rencananya dalam waktu dekat Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi akan turun meninjau pelaksanaan pembangunan di kawasan itu. Terutama setelah kawasan itu diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.
“Beliau (Pak Hadi) berjanji akan segera mempercepat pelaksanaan pembangunan di kawasan itu (KEK MBTK). Seperti Perusda MBS (Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya) sudah diminta bergerak cepat, karena KEK Maloy sudah diresmikan,” tutur Meiliana.
Bunda Mei, sapaan akrab Meiliana menuturkan, beberapa kantor penunjang bagi operasional KEK MBTK akan segera diselesaikan. Baik dari sisi pemerintah daerah maupun perusahaan yang akan menaruh investasi di kawasan itu. Salah satu yang dipercepat pembangunannya yakni sistem online single submission (OSS).
“Pak Wagub telah meminta Perusda MBS untuk mencari investor yang akan membangun di KEK Maloy, baik mereka yang sudah memiliki perusahaan pertambangan dan perkebunan di Kaltim, khususnya di Kutim,” ungkapnya.
Selain itu, Perusda MBS telah diminta segera membuat kajian untuk memudahkan investor berinvestasi di KEK Maloy. Apakah dengan memberikan sewa lahan yang murah atau menggratiskan pemakaian lahan dalam jangka waktu tertentu.
“Alhamdulillah, untuk proyek strategis nasional hampir semuanya sudah mau selesai. Untuk proyek pembangunan lain di Kaltim, Pak Wagub akan melobi ke pusat untuk menarik anggaran pembangunannya,” tutur Meiliana.
Proyek lain yang juga dievaluasi Pemprov Kaltim, yakni rencana pembangunan jaringan gas (jargas) sepanjang 340 kilometer oleh PT Bakrie & Brothers. Rencananya, dari proyek lintas Kaltim dan Kalsel itu, ditargetkan dapat mengaliri jargas di 10 kabupaten/kota di Benua Etam.
“Mudah-mudahan pembangunan jargas-nya bisa melalui APBN. Tapi karena jargas itu melewati seluruh kabupaten/kota di Kaltim, maka dia (PT Bakrie & Brothers) harus memberikan kuota jargas kepada masyarakat,” jelasnya.
DILIRIK ENAM INVESTOR
Pemkab Kutim secara maraton membuat kajian atas tata aturan pelaksanaan pembangunan di KEK MBTK. Salah satunya mengomunikasikan aturan pemakaian lahan bagi investor yang masuk di KEK Maloy dengan berbagai stakeholder terkait.
“Kami terus menyelesaikan aturan-aturan mengenai lahan di sana (KEK Maloy). Nanti akan disatukan dulu persepsi (dengan Pemprov Kaltim dan Perusda MBS), apakah nanti akan disewakan atau digratiskan lahannya,” tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim Irawansyah.
Dalam waktu dekat, Pemkab Kutim berencana mengundang semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Kutim untuk membahas rencana pembangunan kantor atau industri di KEK Maloy. Baik perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan batu bara, migas, maupun perkebunan kelapa sawit. “Kami perlu kepastian mereka. Apakah mereka sudah mempunyai perencanaan untuk membangun kantor atau ada industri apa saja yang akan mereka dirikan di sana (KEK Maloy),” katanya.
Pemkab Kutim menargetkan paling lambat Oktober mendatang sudah ada kepastian perusahaan yang akan melaksanakan pembangunan di KEK MBTK. Rencana itu juga sudah diutarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat meresmikan proyek tersebut di Kota Bitung, Sulawesi Utara pada 2 April lalu.
“Oktober sudah harus ada industri yang dibangun di KEK Maloy. Dan itu sudah menjadi janji Pak Presiden. Dalam bulan ini sampai Oktober sudah ada yang bisa dibangun,” imbuhnya.
Irawansyah menyebut, setidaknya sudah ada enam investor yang akan berinvestasi di KEK MBTK. Beberapa di antara perusahaan itu bahkan sudah mulai melakukan penjajakan kerja sama. “Saat ini sudah ada enam perusahaan yang siap mendirikan industri dan beroperasi di KEK Maloy. Mereka ada yang berasal dari lokal dan luar negeri. Kalau enggak salah, empat perusahaan dari lokal dan dua dari luar negeri,” ungkapnya.
Sementara untuk pelaksanaan pembebasan sisa lahan milik warga di KEK Maloy, disebut Irawansyah, lahan itu tinggal dibayarkan biaya ganti tanam tumbuhnya. Alokasi anggaran terkait itu telah disiapkan Pemkab Kutim. “Sudah kami siapkan anggarannya. Tinggal diselesaikan oleh Dinas Tata Ruang Kutim. Kalau untuk pembebasan lahan air bersih atau SPAM, itu menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim,” sebutnya.
TOL SAMARINDA-BONTANG
Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ditargetkan sudah dapat difungsikan pada Juli mendatang. Berbagai tahapan pembangunan terkait itu saat ini terus dikawal Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Perumahan Rakyat (PUTRPR) Kaltim.
Kepala Dinas PUTRPR Kaltim Taufik Fauzie mengatakan, jika Juli mendatang Jalan Tol Balsam sudah difungsikan, maka pada akhir Desember 2019 proyek tersebut sudah 100 persen rampung. Dari Juli ke Desember, pemerintah akan fokus membangun minor jalan tol.
“Masalah lahan memang masih jadi kendala. Seperti di Seksi V, untuk main road sepanjang 50 meter di segmen itu sudah tidak masalah. Namun, ada bukaan lahan baru untuk pembuangan air atau pembangunan drainase. Lahan masyarakat di daerah itu harus dibebaskan lagi,” jelasnya.
Selain itu, tepat di hutan lindung di daerah itu juga ada rencana pelebaran jalan lagi. Di daerah itu masih terdapat lahan yang belum tuntas. “Cuma pembebasan lahannya nanti akan dibayarkan oleh BPJT,” katanya.
Adapun untuk rencana pembangunan Jalan Tol Samarinda-Bontang, diakui Taufik, jika proyek itu sudah masuk dalam usulan pihaknya. Bahkan pra-desain terkait itu sudah di sampaikan pihaknya ke Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).
Dijelaskan Taufik, jika panjang Jalan Tol Samarinda-Bontang hampir sama dengan Jalan Tol Balsam berkisar antara 95-99 kilometer. Nanti akan ada proses pembebasan lahan lagi seperti halnya Jalan Tol Balsam. Selain itu, terdapat hutan lindung sekitar 17 kilometer yang juga harus dialihfungsikan.
“Kami berharap, (Jalan Tol Samarinda-Bontang) itu menjadi program strategis nasional. Anggarannya kurang lebih Rp 11 triliun untuk pembangunan fisik jalan tolnya. Untuk pembebasan lahannya sekitar Rp 300-400 miliar,” bebernya.
Sebelumnya, BPJT menunggu usulan dari Pemprov Kaltim untuk memperpanjang trase Tol Balsam hingga Bontang. Dengan adanya usulan, lembaga itu akan menindaklanjuti bila memang ada investor yang berencana ikut menggarapnya. “Prinsipnya kami siap untuk evaluasi untuk extension. Sama juga soal Pontianak-Singkawang, kami belum terima proposal resmi,” kata Kepala BPJT Danang Parikesit, akhir pekan lalu. (*/drh/rom/k15/kpg)
