BONTANGPOST.ID, Bontang – Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Kota Bontang berpacu dengan waktu. Jika tidak ada tambahan fasilitas pengolahan dan pengurangan sampah secara signifikan, kapasitas TPA diproyeksikan tak lagi mampu menampung timbulan sampah pada 2030.
Bahkan, kondisi TPA diperkirakan mulai memasuki fase kritis sejak 2028 seiring meningkatnya volume sampah yang masuk setiap hari.
Kabid Fisik dan Prasarana Bapperida Bontang Noni Agetha mengatakan, berdasarkan proyeksi volume sampah, kapasitas TPA diperkirakan mengalami defisit hingga 45.548 meter kubik per tahun pada 2030.
“Kalau berdasarkan perhitungan proyeksi sampah kita, di tahun 2030 kondisinya sudah akan meluber karena minus 45.548 meter kubik per tahun,” kata Noni.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pengelolaan sampah tidak bisa lagi hanya mengandalkan sistem pembuangan akhir di TPA. Pengurangan dan pengolahan sampah sebelum masuk ke TPA menjadi kebutuhan mendesak.
Timbulan Sampah Capai 109 Ton per Hari
Saat ini, timbulan sampah di Kota Bontang telah mencapai lebih dari 100 ton per hari. Berdasarkan perkiraan pemerintah, jumlahnya berada di kisaran 109 ton per hari.
Namun, tidak seluruh sampah tersebut berakhir di TPA. Sampah yang masuk ke lokasi pemrosesan akhir saat ini berada di kisaran 70 ton lebih per hari.
Persoalannya, fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah sebelum masuk TPA masih terbatas. Akibatnya, sebagian besar sampah tetap berakhir sebagai timbunan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bontang kini mengejar pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) berkapasitas 100 ton per hari.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus memperpanjang umur layanan tempat pemrosesan akhir.
Kejar Hibah World Bank
Pembangunan TPST direncanakan melalui program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) sektor persampahan. Program ini merupakan kerja sama Kementerian Dalam Negeri dan World Bank melalui skema hibah berbasis kinerja.
Bontang saat ini masuk dalam daftar 45 daerah calon penerima hibah. Tahap verifikasi administrasi telah dilalui dan pemerintah kini menunggu hasil verifikasi lapangan untuk menentukan daerah yang lolos menerima bantuan.
“Verifikasi administrasi kita sudah lolos. Sekarang tinggal menunggu hasil verifikasi lapangan,” ujar Noni.
Dari 45 daerah yang mengikuti seleksi, hanya 28 daerah yang akan ditetapkan sebagai penerima hibah.
Jika berhasil lolos, TPST akan dibangun di kawasan TPA dengan kapasitas pengolahan mencapai 100 ton sampah per hari, sesuai syarat minimum program LSDP.
Target Residu di Bawah 10 Persen
Keberadaan TPST diharapkan dapat mengubah pola pengelolaan sampah di Bontang. Sampah yang masuk tidak langsung ditimbun di TPA, tetapi terlebih dahulu dipilah dan diolah.
Dengan begitu, hanya sampah yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang menjadi residu dan masuk ke TPA.
Pemkot menargetkan residu hasil pengolahan dapat ditekan hingga di bawah 10 persen. Skema tersebut diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA meski timbulan sampah terus meningkat setiap tahun.
“Kalau TPST bisa dimaksimalkan dengan kapasitas 100 ton per hari, target kita residunya hanya di bawah 10 persen. Itu akan membuat umur TPA jauh lebih panjang,” tutur Noni.
Waktu Semakin Terbatas
Kebutuhan fasilitas pengolahan sampah semakin mendesak karena kapasitas TPS 3R di Bontang belum ideal.
Saat ini hanya terdapat empat TPS 3R aktif. Bahkan, salah satu fasilitas di Kelurahan Belimbing direncanakan berhenti beroperasi pada tahun depan.
Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan waktu. Kebijakan terbaru Kementerian Lingkungan Hidup mengatur pembangunan maupun pengembangan TPA baru tidak lagi diperbolehkan setelah 2030.
Karena itu, Pemkot Bontang tetap mempertimbangkan pembangunan atau pengembangan TPA sebagai langkah antisipasi apabila program TPST tidak berjalan sesuai rencana.
“Kalau program-program ini tidak berjalan, kita tetap harus membangun TPA secara paralel. Sebab setelah 2030 kita sudah tidak boleh lagi mengembangkan atau membangun TPA baru,” terangnya.
Bapperida bersama Dinas Lingkungan Hidup saat ini terus mendorong agar Bontang lolos sebagai penerima hibah LSDP. Program tersebut dinilai menjadi salah satu peluang konkret untuk memperkuat infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Bontang.
“Harapan kami, program LSDP ini bisa didapatkan terlebih dahulu karena prosesnya sudah di depan mata,” pungkas Noni. (ak)
