Jalan Poros Rusak Parah
SANGATTA – Untuk mengatasi kerusakan jalan lintas daerah, keberadaan jembatan timbang memang menjadi perhatian serius setiap pemerintah daerah, tak terkecuali Pemkab Kutai Timur (Kutim). Mengingat, kapasitas kendaraan yang melintas di jalan, dapat lebih dikontrol sesuai kondisi batas kemampuan jalan. Itu sebabnya, usulan pembangunannya pun terus dikemukakan agar dapat segera terealisasi.
Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Darat Dishub Kutim, Failu mengatakan bahwa sesuai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perhubungan, permasalahan buruknya kondisi ruas jalan nasional memang mencuat di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan usulan pembangunan fasilitas jembatan timbang yang memang belum dimiliki sebagaian daerah dikemukakan dalam forum tersebut.
“Namun, beberapa persoalan masih jadi batu sandungan untuk merealisasikan pembangunan fasilitas itu,” jelas Failu.
Pertama, kata dia, soal status kewenangan pembangunan dan pengelolaannya. Sesuai aturan, hal tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah pusat.
“Ki masih menunggu arahan lebih lanjut dari pusat terkait hal itu. Tapi yang jelas usulan sudah kami sampaikan. Sekarang masih dalam kajian pusat,” ucapnya.
Kemudian masalah kedua, lanjut Failu, kekhawatiran sejumlah pihak akan aktifitas pungutan liar (Pungli). Sebab, dari beberapa kasus pungli yang terungkap di sejumlah daerah, ada yang dilakukan oknum petugas jembatan timbang. Bahkan, ada yang sampai ditutup karena kasus itu
“Masalah ini juga yang jadi perhatian. Makanya pusat tidak mau sembarangan mengeluarkan ijin, dan masih melakukan kajian agar praktek pungli itu bisa dihindari,” ujar Failu.
Selain fasilitas utama jembatan timbang, tambah dia, pembangunan gudang penyimpanan barang juga perlu diperhatikan. Sebab, jangan sampai barang hasil penertiban dari kendaraan-kendaraan yang kelebihan muatan dibiarkan berada diluar ruangan.
“Jadi memang perlu dikaji lebih matang untuk menyiapkan semua fasilitas penunjangnya,” tutup Failu. (aj)
