BONTANGPOST.ID, Sangatta – Upaya penghematan energi mulai digencarkan di berbagai daerah menyusul isu krisis energi, khususnya terkait konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Pemerintah pusat bahkan telah menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi ASN yang berlaku sejak 1 April 2026.
Selain WFH, sejumlah daerah juga mengambil langkah lain untuk menekan konsumsi BBM, mulai dari mendorong penggunaan transportasi umum hingga gerakan bersepeda ke kantor.
Di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Wakil Bupati Mahyunadi mengusulkan pendekatan berbeda, yakni mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai solusi jangka panjang.
Mahyunadi mengaku telah menggunakan kendaraan dinas berbasis listrik selama lebih dari satu tahun. Pengalaman tersebut, menurutnya, membuktikan kendaraan listrik lebih efisien sekaligus ramah lingkungan.
“Saya sudah menggunakan kendaraan dinas non-BBM ini lebih dari setahun. Ini bisa jadi contoh,” ujarnya, Senin (6/4).
Ia mencontohkan efisiensi biaya perjalanan dinas dari Sangatta ke Balikpapan. Jika menggunakan kendaraan konvensional, biaya pulang-pergi bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp600 ribu.
“Kalau pakai kendaraan listrik, saya pulang-pergi Sangatta–Balikpapan tidak sampai Rp300 ribu. Jadi jauh lebih hemat,” ungkapnya.
Selain itu, kemudahan pengisian daya juga menjadi keunggulan. Kendaraan listrik dapat diisi ulang di rumah tanpa perlu antre seperti di SPBU.
“Di mana saja bisa dapat daya. Di rumah bisa langsung ngecas, jadi tidak perlu antre BBM,” tambahnya.
Mahyunadi pun menyarankan agar organisasi perangkat daerah (OPD) di Kutai Timur mulai mempertimbangkan penggunaan kendaraan listrik, terutama untuk pengadaan kendaraan dinas baru.
“Ke depan, kalau ada pengadaan kendaraan dinas, sebaiknya mulai dipikirkan penggunaan kendaraan listrik,” pungkasnya. (KP)
