Target Pendapatan Rp 5 Miliar per Tahun
SANGATTA – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kutim tengah menggodok rencana kenaikan nilai tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perkebunan plasma. Besarnya potensi menjadi salah satu alasan. Terlebih tuntutan Pemkab Kutim untuk meningkatkakan PAD di tengah badai defisit anggaran.
Kepala Dispenda Kutim, Zaini mengatakan pihaknya tengah menghitung potensi perkebunan sawit plasma milik masyarakat yang dikelola perusahaan melalui koperasi. Pasalnya, plasma dianggap salah satu ‘tambang emas’ sumber PAD.
Terkait gambaran besar atau kecilnya potensi luasan lahan yang ada, nantinya tergantung hasil pertemuan dengan seluruh pihak perusahaan sawit di Kutim. Namun karena masih dalam tahap penyusunan, pihaknya baru sekadar melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan perusahaan. “Jadi taruf PBB plasma perkebunan rencananya akan kami naikkan. Sekarang ini tengah kami godok,” ujar Zaini.
Langkah ini diambil lantaran cukup sulit untuk menaikkan tarif PBB khusus masyarakat dan rumah tangga. Bahkan kemungkinan besar sebaliknya, yakni terjadi penurutan tarif dari sebelumnya. Belum lagi terkendala dengan adanya data ganda PBB masyarakat. Meskipun potensi PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2) memang dikelola langsung oleh Pemda. Untuk mengakali hal itu, terpaksa pihaknya bermain dalam sektor PBB perkebunan plasma.
“Khusus masyarakat dan rumah tangga kemungkinan turun. Karena sulit untuk menaikkannya. Karenanya kami cari alternatif dengan menaikkan PBB Plasma perkebunan,” jelasnya.
Target potensi yang bisa dihimpun dari PBB khusus perkebunan plasma ibisa mencapai Rp 5 miliar per tahun. Namun hitungan ini masih diatas kertas. Karena kemungkinan bisa lebih besar jika benar-benar dikelolah dengan baik.
“Kami juga masih melakukan klasifikasi dan pendataan terkait potensi PBB plasma ini. Sebab kemungkinan yang akan dikenakan kenaikkan nilai tarif PBB plasma hanya kepada perkebunan plasma sawit yang berumur di atas 7 tahun atau yang sudah mulai produksi,” katanya. (dy)
