BONTANG – Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD saat ini sedang mengumpulkan data penyebab dan penanganan banjir dari seluruh stakeholder. Nantinya, di akhir masa tugas pansus akan memberikan sebuah rekomendasi. Wakil Ketua DPRD Etha Rimba Paembonan berharap, rekomendasi ini bukan dipandang sebelah mata saja. Akan tetapi menjadi sebuah catatan yang wajib untuk dijalankan.

“Persoalannya kalau rekomendasi itu dilaksanakan syukur, kalau tidak ya tidak ada sanksinya. Saya berharap agar rekomendasi ini menjadi wajib dijalankan Pemkot Bontang,” kata Etha usai menghadiri rapat paripurna pengesahan tiga rancangan peraturan daerah, Selasa (31/7) lalu.

Politisi Partai Gerindra ini menyebut, memang penanganan banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. Terlebih dengan total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 1 triliun. Namun terpenting komitmen dari seluruh stakeholder untuk menjalankan kegiatan penanganan kendati bertahap.

“Toh masyarakat juga tidak mendesak agar ini cepat selesai. Paling utama saat bertemu dengan masyarakat ialah adanya progres. Kalau sudah dijelaskan berapa kegiatan di tiap tahunnya, kegelisahan masyarakat secara otomatis terjawab,” tutur istri dari Wakil Ketua DPRD Kaltim Henry Pailan Tandi Payung ini.

Dituturkannya, nantinya penanggaran juga dapat melibatkan semua pihak. Secara otomatis Pemkot Bontang menjadi leading sector. Tak hanya itu tiga perusahaan di Bontang pun sudah menyatakan kesanggupannya untuk berkontribusi. Belum lagi Pemerintah Provinsi Kaltim dan pusat juga dapat dimintai bantuan.

“Saat ini pansus seperti juru ramu. Kumpulin semua data terus susun mana program penanganan yang prioritas dan waktu pelaksanaan. Selanjutnya pilah mana yang masuk APBD Perubahan 2018, mana yang dimasukkan APBD 2019,” ulasnya.

Etha juga mengatakan hasil kajian dari pakar drainase Universitas Mulawarman (Unmul) DR Tamrin sangat komprehensif. Di mana penanganan dipaparkan mulai bagian hulu hingga hilir. Bahwa penyebab banjir ialah berkurangnya resapan air di dataran tinggi yang terletak di luar Bontang. Kondisi ini akibat meningkatnya jumlah penduduk, secara otomatis memerlukan lahan untuk dijadikan hunian.

Menurut DR Tamrin, banjir dapat berkurang sebesar 80 persen jika pembangunan Bendungan Suka Rahmat terealisasi. Di mana Detail Engineering Design (DED) telah dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PRPERA) Kaltim sejak tahun 2013. Lokasinya sejauh 3,5 kilometer dari tapal batas Kota Bontang. Adapun kapasitas tampungan banjir bendungan direncanakan 1,716 juta meter kubik.

Tak hanya itu, usulan Waduk Kanaan untuk dijadikan tempat transit distribusi air juga menjadi salah satu hasil kajian. Adapun bentuk rehabilitasi waduk meliputi pengerukan dan penggabungan dengan kolam tampungan di daerah depresi, membangun pintu pengatur, memperbaiki saluran bagian hilir dan memperkuat lereng waduk. Pengerjaan ini dibutuhkan anggaran mencapai Rp 18,5 miliar. (ak)