BONTANG – Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim masih menyisakan segudang evaluasi di jajaran penyelenggara. Salah satunya ialah minimnya jumlah pemilih di Kecamatan Bontang Barat. Berdasarkan data yang dihimpun dari Panitia Penyelenggara Kecamatan (PPK) Bontang Barat, total pemilih mencapai 19.875 orang namun yang menggunakan hak suaranya 10.491 orang atau sekira 53 persen. Dengan jumlah tadi, didapati 9.384 warga atau 47 persen pemilih Bontang Barat tak menggunakan hak suaranya.
Jumlah 19.875 pemilih tersebut terbagi atas pengguna hak pilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 19.657, daftar pemilih pindahan (DPPh) sejumlah 9 orang, dan daftar pemilih tambahan (DPTb) 209 orang.
Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Bontang Barat Rudi Pasaribu, mempertanyakan 53 persen pemilih yang masuk kategori golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak suaranya tersebut. Ia menyebut pendistribusian formulir C6 kurang maksimal, sehingga menyebabkan banyak orang malas pergi ke tempat pemungutan suara (TPS).
“Saya menghitung dari data jumlah pemilih yang ada di Bontang Barat mencapai 19.875 sedangkan yang menggunakan hak suaranya 10.491 berarti ada 9.384 orang yang kategori golput,” kata Rudi saat ditemui usai menghadiri rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara, beberapa waktu lalu.
Rudi menyebut, ada dua kemungkinan dalam proses pendistribusian formulir C6. Di antaranya petugas tidak berhasil menemui warga saat pengantaran atau justru formulir tidak dibagikan.
Hal ini diperparah dengan banyaknya pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) saat pencoblosan. Totalnya mencapai 369 orang, terbagi atas Kelurahan Kanaan 29 orang, Gunung Telihan 209 orang, dan Belimbing 131 pemilih.
“Bisa saja saat diantarkan oleh petugas ternyata orangnya masih mudik, ini dapat dilihat dari tingginya pemilih menggunakan KTP-el,” tuturnya.
Rudi berharap dalam pemilihan legislatif dan presiden tahun depan, angka partisipasi pemilih meningkat. Warga juga diimbau untuk tidak memiliki rasa apatis terhadap kandidat dalam proses pelaksanaan pemungutan suara.
“Saya harapkan partisipasi pemilih naik. Warga juga harus menghilangkan pemikiran memilih atau tidak memilih sama saja,” ungkapnya.
Sementara, Ketua PPK Bontang Barat Anwar mengatakan terdapat kesulitan saat pendistribusian formulir C6. Penyebabnya, petugas yang mengantarkan C6 yakni KPPS berbeda dengan pada saat tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).
“Jadi perlu waktu saat membagikan terutama mengenai letak alamat pemilih,” ujar Anwar.
Bukan itu saja, faktor waktu pelaksanaan pilgub yang dekat dengan musim liburan sekolah juga dinilai sebagai salah satu kendala. Akibatnya banyak rumah warga yang kosong saat dikunjungi petugas beberapa kali. “Karena C6 bukan undangan tetapi pemberitahuan pemilih bahwa terdaftar sebagai DPT,” ungkapnya.
Bahkan saat diberikan beban oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa angka partisipasi pemilih harus mencapi 77 persen, ia mengaku sangat berat. Oleh karena itu KPU memberi peluang bahwa warga bisa menggunakan KTP-el saat mencoblos. “Memang berat sekali. Karena ada masa liburan, dan orang Bontang kebanyakan ialah pendatang,” kata dia.
Anwar pun membantah jikalau dikatakan tidak mendistribusikan formulir tersebut. Namun ada regulasi bahwa jika dalam H-1 pelaksanaan pemungutan suara C6 belum terbagi, maka diserahkan kepada KPU Bontang atau minimal PPK. Anwar juga berujar selalu melakukan koordinasi dengan jajaran di bawahnya.
“Jadi KPPS tidak boleh membawa C6. Kami selalu mengawasi kalau belum diberikan, PPK pun juga harus bergerak,” tukasnya. (ak)
