BONTANG – Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase membuka Sosialisasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan Sistem Informasi Kinerja Penyedia (e-SIKAP) di Auditorium Taman 3D, Selasa (14/8). Penyelenggaraan kegiatan ini bekerjasama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kejaksaan Negeri Kota Bontang.
Sebanyak 300 peserta hadir memenuhi ruangan auditorium pagi itu. Selain terdiri dari PPK, Pokja dan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemkot Bontang, kegiatan ini juga dihadiri penyedia barang dan jasa yang berdomisili di Kota Taman.
Dalam laporannya, Kepala Dinas Kominfo dan Statistika, Dasuki menyampaikan bahwa dasar penyelenggaraan kegiatan ini adalah Surat Edaran LKPP tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik poin 3.A, yaitu dalam rangka mendorong peningkatan LPSE, maka perlu dilakukan percepatan upgrade aplikasi dari SPSE versi 3.6 ke SPSE versi 4.2.
Sosialiasi SPSE dan e-SIKAP, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya Pemkot Bontang untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pemerintah kota yang berbasis elektronik.
Peluncuran Aplikasi SPSE versi 4.2 ini juga merupakan bentuk transisi implementasi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah terbaru, di mana nantinya seluruh aktivitas pengadaan baik langsung, lelang, penunjukkan langsung maupun swakelola wajib dilakukan melalui SPSE.
Sementara itu, Wakil Wali Kota, Basri Rase menyampaikan bahwa sistem ini akan lebih menjamin tersedianya informasi, kesempatan usaha, serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan terwujudnya keadilan (non discriminative) bagi seluruh pelaku usaha yang bergerak di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
“Saya kerap mendengar kontraktor yang ikut tender tidak puas terhadap hasilnya, kemudian menyebut adanya kecurangan. Nah, melalui sistem ini nanti akan terlihat karena semua transparan, bisa saja karena kontraktor tidak siap atau dari riwayat kinerjanya sehingga tidak lolos pada proses verifikasi,” kata Basri.
Untuk menyeimbangi sistem ini, ia pun berharap semua peserta sosialisasi dapat memahami materi yang disampaikan secara cermat dan segera menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika terkait dengan kebijakan serta implementasi percepatan pengadaan barang/jasa. (hms/*/rdy)
