BONTANG – Pemerintah, TNI, Polri, KPU dan Bawaslu melakukan konferensi video dengan instansi terkait daerah di seluruh Indonesia, Senin (25/6) kemarin. Hal itu dilakukan demi lancarnya penyelenggaraan pesta demokrasi.
Menko Polhukam Wiranto saat konferensi video mengatakan, Pilkada serentak merupak amanah Undang-Undang. Karena demokrasi merupakan bagian dari bangsa. “Makanya kami imbau semuanya ayo sama-sama kerja sesuai aturan yang berlaku. Hal-hal negatif dulu yang pernah terjadi seperti misalnya pengerahan massa berlebihan, money politics, macam-macam itu dihilangkan,” jelas dia.
Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyukseskan Pilkada serentak 27 Juni besok. Semua anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada serentak ini harus didistribusikan tepat waktu. Karena jangan sampai anggaran dijadikan alasan menghambat kinerja penyelenggara.
“Harapannya agar penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 ini dapat berjalan dengan aman, tertib, jujur, dan adil. Mari sukseskan Pilkada serentak,” jelas Wiranto.
Kata dia, pelaksanaan Pilkada bisa sukses karena rakyat dapat memberikan hak suaranya untuk memilih pemimpin yang terbaik. Sehingga dalam penyelenggaraanya banyak melibatkan pemangku kepentingan agar sukses, seperti KPU, Bawaslu, dan lainnya. Untuk aparat keamanan pun, TNI dan Polri harus bersatu padu. “Ayo pilih pemimpin yang terbaik,” ujarnya.
Sementara itu Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, laporan secara umum dari setiap daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun demikian, pihaknya mengingatkan KPU di daerah masing-masing agar selalu memonitor personel penyelenggaranya hingga tingkat bawah. “Pastikan personel para PPK, PPS, dan KPPS tidak ada yang mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat, atau tidak sehat saat pelaksanaan pemungutan suara,” terang dia.
Termasuk persoalan logistik yang harus sudah terdistribusi dengan baik. Salah satu hal terpenting lanjut dia, terkait distribusi anggaran yang harus tiba dengan tepat waktu agar bisa digunakan oleh para petugas saat dibutuhkan. “Jangan sampai ada masalah anggaran hingga menyebabkan para petugas bekerja dengan tidak maksimal,” pintanya.
Sementara itu Ketua Bawaslu RI Abhan mengajak semua Bawaslu di daerah untuk bekerja profesional. “Lakukan pengawasan maksimal dalam tahapan masa tenang hingga hari pemungutan suara dan rekapitulasi,” tegasnya.
Dalam masa tenang ini Abhan mengatakan, banyak yang perlu diantisipasi seperti potensi politik uang, kampanye hitam, kampanye terselubung, dan lainnya. Oleh karena itu, Abhan menginstruksikan agar segera dilakukan upaya pencegahan di masing-masing daerah. “Jika terjadi pelanggaran baik administrasi maupun pidana segera tangani dengan berkoordinasi bersama Gakkumdu,” ujarnya.
Dalam konferensi video tersebut, dihadiri Ketua KPU Bontang, Ketua Panwaslu Bontang, Kapolres Bontang, Dandim 0908/BTG, para kabag dan kasat di Polres Bontang, perwakilan Kajari Bontang, serta para Kapolsek. (mga)
