bontangpost.id – Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dissos-PM) memprogramkan untuk penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) daerah. Program ini berbeda dengan milik pusat. Sebab penganggarannya bersumber dari APBD Bontang. Selain itu, pendataan juga dikelola oleh pemkot.
Kepala Dissos-PM Bachtiar Mabe mengatakan proses pendataan telah dilakukan oleh petugas. Saat ini masih dalam proses menunggu dasar kegiatan berupa Perwali. Dipastikan program ini mulai berjalan pada Maret mendatang. “Jadi satu tahun ini menerima 10 kali,” kata Mabe.
Berdasarkan pendataan yang terjaring ialah 500 kepala keluarga. Dari 15 kelurahan di Kota Taman. Aspek ketentuan penerima ialah terlantar dan miskin. Nantinya satu keluarga penerima manfaat akan memperoleh bantuan senilai Rp 200 ribu tiap bulannya.
Terkait teknisnya masih belum bisa dipastikan. Apakah KPM menukarkan bantuan dengan bentuk sembako atau berupa uang tunai. Ia pun belum bisa mendetailkan terkait mekanismenya. Sebab masih muncul beberapa opsi.
Calon peserta ini juga dipastikan mereka tidak menerima bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi. “Munculnya BPNT daerah ini karena menutupi kekurangan dari pusat. Itu pun juga belum tercover semuanya. Sebab anggarannya terbatas,” ucapnya.
Beberapa daerah lain yang memprogramkan serupa ialah Kabupaten Bojonegoro dan Subang. Pemkab Bojonegoro menyalurkan bantuan berupa 12,5 kilogram beras dan satu kilogram telur tiap bulannya.
Berbeda untuk Pemkab Subang program ini sudah dilakukan sejak 2018 silam. Bentuknya dengan menyalurkan bantuan senilai Rp 110 ribu kala itu. Namun penerima tidak memproleh dalam bentuk uang tunai. Melainkan ditukarkan dengan beras dan telur. (ak/ind)
