bontangpost.id – Komisi II DPRD Bontang memberikan rapor merah kepada 31 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Itu karena hingga Juni serapan anggaran dinilai masih rendah. Hanya 29,87 persen dari total anggaran Rp 1,39 triliun.
“Baru sekitar Rp 416 miliar yang terserap. Ini terlalu kecil. Masih bagus tahun kemarin, rata-rata 30 persen ke atas pada bulan yang sama,” ucapnya.
Menurut politikus Golkar ini, dari 31 OPD yang paling buruk kinerjanya ada dua instansi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) dan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan). Realisasi anggaran dua instansti tersebut baru mencapai 7,36 persen dan 19,29 persen.
“Dinas PUPRK baru sekitar Rp 12,7 miliar. Sedangkan Dinas Perkimtan baru 19,29 sekitar Rp 7,9 miliar dari masing-masing jatah anggaran yang diberikan,” terangnya.
Terkait realisasi anggaran tersebut, sambung Rustam, tidak dilihat berdasarkan persentase pekerjaan. Namun berdasarkan realisasi pencairan penggunaan anggaran.
“Bisa saja mungkin kegiatan sudah berjalan di sana, tetapi belum mengajukan penagihan. Jadi uangnya masih sangat besar,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, ia meminta agar para OPD segera memaksimalkan anggaran yang telah diberikan tersebut.
“Apapun alasannya, kami anggap ini terlalu rendah. Paling tidak kalau mau masuk 6 bulan pemakaian anggaran harus 35 persen ke atas lah,” pungkasnya. (*)
