bontangpost.id – Pengajuan penambahan kuota solar yang dilayangkan Pemkot Bontang sudah mendapatkan respons dari BPH Migas.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkot Bontang Moch Arif Rochman pihaknya pun sudah bertemu petinggi BPH Migas pasca pengiriman surat permohonan. Hasilnya penambahan kuota masih harus bergantung hasil evaluasi di triwulan pertama.
“Mereka belum bisa memutuskan penambahan. Tetapi menunggu hasil evaluasi di akhir Maret mendatang,” kata Arif.
Jika hitungan kuota selama tiga bulan dirasa kurang maka solusi yang diambil ialah kebijakan subsidi. Utamanya dari daerah di Kaltim yang memiliki sisa lebih dari kuota yang diberikan.
“Harapannya dari Balikpapan yang kelihatannya surplus banyak bisa dialihkan ke sini (Bontang),” ucapnya.
Sebagai catatan di akhir tahun lalu antrean juga terjadi di sejumlah SPBU berdasarkan data BPH Migas. Namun kuotanya ternyata masih lebih dari alokasi yang diberikan. Meski tak menyebut angkanya. Selain itu BPH Migas masih melakukan sosialisasi terhadap langkah pengawasan penyaluran melalui aplikasi MyPertamina.
“Jadi itu langkah untuk pengawasannya. Kedepannya nanti pasti pakai itu,” tutur dia.
Diketahui kuota solar tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. berdasarkan informasi dari Pertamina kuota solar yang diperoleh di 2023 yakni 15.789 kiloliter. Merosot 18 persen dari tahun lalu.
“Jumlah ini turun dari 2022 yakni 17.771 kiloliter,” ungkapnya.
Sementara untuk kuota pertalite justru mengalami peningkatan. Dari 26.303 kiloliter pada tahun lalu menjadi 28.500 kiloliter. Artinya naik delapan persen. Keputusan ini tertuang dalam surat BPH Migas nomor 125/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2022.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Rustam akan berjuang keras agar kuota solar mendapat penambahan. Suara penambahan ini akan dibawa ke BPH Migas. Menurutnya langkah ini dipandang perlu. Sebab yang dikurangi ialah jatah solar. Bila itu pertalite masih ada opsi masyarakat untuk menggunakan pertamax. Apalagi beberapa waktu lalu harga pertamax sudah diturunkan.
“Tetapi ini justru solar di mana ada antrean panjang kendaraan bermuatan besar yang dikurangi. Kami akan pertanyakan indikator pengurangan kuota ini apa,” ucapnya.
Politikus Golkar ini pun juga tidak percaya dengan data pertamina bahwa stok tahun lalu untuk solar di Bontang berlimpah. Karena kondisi ini berbeda dengan yang ada di lapangan. Justru terkesan terjadi kelangkaan. Jika pengurangan ini disebabkan banyaknya penyelewengan maka bukan jatah penyaluran yang dilakukan.
“Jangan biarkan warga yang membutuhkan solar jadi korban. Harusnya aparat penegak hukum yang bertindak,” tutur dia.
Wakil rakyat dapil Bontang Utara ini menilai saat ini korban dari kebijakan ini ialah sopir pengangkut barang. Mengingat sopir harus mengantre setelah mengantarkan barang. Padahal sejatinya waktu itu digunakan untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga. Imbasnya yakni kuantitas pengantaran berkurang.
“Kalau pimpinan perusahan yang menganggap itu risiko pekerjaan maka kasihan sopir,” terangnya.
Legislator juga beranggapan bahwa informasi pengurangan kuota ini terkesan mendadak. Bila diketahui pada akhir tahun maka upaya pengajuan penambahan bisa dilakukan sebelum memasuki tahun berjalan.
“Kami justru baru tau awal pekan ini,” pungkasnya. (ak)
