Moratorium Penerimaan ASN Harus Dicabut 

Masih Kekurangan, Tiap Tahun Dipangkas Pensiun
SANGATTA – Kebijakan pemerintah pusat yang terus mempertahankan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya dapat ditinjau ulang atau bahkan dicabut. Sebab, setiap tahun akan ada pengurangan pegawai yang telah memasuki masa usia pensiun. Sementara, kondisi daerah pun saat ini masih kekurangan jumlah pegawai.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Zainuddin Aspan mengaku, sudah pernah mempertanyakan kebijakan tersebut saat menghadiri pertemuan dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Sebab, tiap tahun ratusan pegawai pensiun, namun tidak ada gantinya karena penerimaan ditutup.

“Jadi memang harus ditinjau ulang. Khususnya untuk daerah-daerah tertentu,  termasuk Kutim,” ucap Zainuddin.

Dia merasa aneh, meski dikatakan ada moratorium, namun ada saja penerimaan di pusat. Seperti penerimaan bidan PTT pusat oleh Kementerian Kesehatan, yang kemudian pegawai tersebut disebar ke Kutim tahun ini sebanyak 101 orang.

“Ini kami pertanyakan. Tapi jawaban BKN, karena itu  bidang kesehatan, dengan keahlian khusus.  Jadi boleh,” katanya.

Menurut Zainuddin, seharusnya  pemerintah daerah diberikan kewenangan melakukan perekrutan pegawai. Karena  pemerintah daerah yang mengetahui kebutuhan pegawai di daerah. Apalagi daerah sudah melakukan analisa kebutuhan pegawai.

“Jadi tahu dimana yang kurang, termasuk tenaga teknis seperti kesehatan  dan mana bidang yang masih cukup. Karena itu moratorium seharusnya dicabut,” sebut Zainuddin.

Hal lain yang diakui jadi masalah adalah Tenaga kerja kontrak daerah (TK2D), yang sudah berumur 35 tahun ke atas. Menurutnya,  karena aturan tidak  membolehkan lagi mereka ini jadi PNS, maka seharusnya  mereka ini dibolehkan jadi tenaga Pegawai Pemerintah Perjanjian dengan Kerja (P3K), untuk menutupi kekurangan  pegawai.

“Kan peraturan pemerintah mengatakan jabatan yang kosong harus diisi.  Kalau pejabat pensiun, maka ada yang naik mengisi, maka yang  kurang tentu staf dibawah ini. Karena itu  perlu ada penerimaan pegawai, untuk mengisi  kursi mereka yang pensiun. Termasuk tenaga yang memang masih sangat dibutuhkan seperti dokter, itu juga perlu penerimaan lagi. Tapi kalau tidak ada penerimaan, maka  itu jadi masalah,”  jelas Zainuddin. (aj)