BONTANGPOST.ID, Samarinda – Program Gratispol yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, fokus pada berbagai sektor, termasuk kesehatan. Layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Kaltim akan segera direalisasikan.
“Direncanakan pada 21 April 2025, kami akan menandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan di Convention Hall Samarinda,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum.
Melalui program ini, warga Kaltim cukup menunjukkan KTP Kaltim untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan.
“Tujuan program ini adalah meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kaltim. Seluruh warga ber-KTP Kaltim otomatis terdaftar sebagai peserta BPJS tanpa proses administrasi rumit atau membayar premi,” jelas Rudy.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, menyebut Gratispol sebagai terobosan besar untuk memberikan akses kesehatan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya.
“Cukup dengan KTP Kaltim, masyarakat bisa mengakses layanan kesehatan melalui skema BPJS Kesehatan,” ungkap dr. Jaya saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Odah Etam, pada Sabtu, 12 April 2025.
“Dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), pasien akan dilayani melalui skema BPJS tanpa perlu kartu BPJS,” tambah dr. Jaya.
Untuk mendukung pelaksanaan, Dinas Kesehatan Kaltim akan mengintensifkan sosialisasi di kabupaten/kota serta memastikan kesiapan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, dari segi SDM dan infrastruktur.
“Ini langkah besar menuju pelayanan kesehatan universal di Kaltim. Kami bekerja sama dengan Dukcapil untuk menyiapkan regulasi teknis dan pendataan agar program berjalan lancar dan tepat sasaran,” ujar dr. Jaya.
6 Program Gratispol Gubernur Rudy Mas’ud:
- Gratis Bersekolah SMA/K Hingga S3
- Gratis Biaya Berobat dan Layanan Kesehatan
- Gratis Makanan Bergizi
- Gratis WiFi Internet di Seluruh Desa
- Gratis Seragam Sekolah
- Gratis Biaya Administrasi Kepemilikan Rumah
- Gratis Haji dan Umrah untuk Marbot
Program Gratispol mendapat sambutan positif dari masyarakat dan organisasi sosial. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah maju untuk mewujudkan keadilan sosial, khususnya di bidang kesehatan di Kalimantan Timur. (diskominfo/tp/pt)
