BONTANGPOST.ID – Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol, tengah menuai sorotan tajam publik. Program yang digagas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini memicu polemik setelah ratusan mahasiswa dilaporkan gagal menerima bantuan pendidikan pada tahun anggaran 2026.
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menegaskan bahwa sejak awal Gratispol dirancang dengan sejumlah batasan, baik dari sisi ketersediaan anggaran daerah maupun kriteria penerima manfaat. Ia mengingatkan bahwa nama “Gratispol” tidak serta-merta berarti seluruh biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya tanpa pengecualian.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah menjadi faktor utama yang harus dipahami masyarakat. Pemerintah, kata dia, harus menyesuaikan skema bantuan dengan kemampuan anggaran agar program tetap berkelanjutan.
Salah satu penyebab gugurnya hak penerima bantuan, lanjut H. Baba, adalah perubahan status perkuliahan mahasiswa. Ia menyebut adanya temuan mahasiswa yang beralih ke kelas eksekutif karena telah bekerja, sehingga memengaruhi hasil verifikasi lanjutan. Selain itu, program studi dengan biaya tinggi, seperti kedokteran, juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengalokasian anggaran Gratispol.
Di sisi lain, kritik keras datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda. Pengacara Publik LBH Samarinda, Fadhil Al Kahfi, menilai pembatalan bantuan secara sepihak sebagai bentuk pengabaian hak dasar warga negara dalam memperoleh akses pendidikan.
LBH Samarinda mendesak Pemprov Kaltim untuk mencabut keputusan pembatalan bantuan bagi mahasiswa yang sebelumnya telah dinyatakan lolos verifikasi. Mereka menilai lemahnya sinkronisasi data dan minimnya transparansi menjadi akar persoalan.
Sebagai langkah konkret, LBH Samarinda membuka posko pengaduan bagi mahasiswa yang merasa dirugikan oleh pelaksanaan program Gratispol. Selain itu, LBH juga menuntut evaluasi menyeluruh terhadap skema bantuan serta permohonan maaf terbuka dari pemerintah provinsi atas polemik yang terjadi.
Sementara itu, H. Baba mendorong biro terkait di lingkungan Pemprov Kaltim untuk segera memberikan penjelasan yang komprehensif kepada publik. Ia menekankan pentingnya keterbukaan sejak awal agar ekspektasi masyarakat terhadap program Gratispol tidak keliru dan polemik serupa dapat dihindari di masa mendatang. (prokal)
