BONTANGPOST.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjelaskan alasan Program Gratispol tidak mengakomodasi mahasiswa kelas eksekutif di tengah polemik yang belakangan mencuat. Kebijakan tersebut disusun dengan mengadopsi skema beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setprov Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa kelas eksekutif tidak diperkenankan dalam skema Gratispol karena pemerintah ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat.
Jika kelas eksekutif diakomodasi, dikhawatirkan seluruh peserta akan memilih jalur tersebut, padahal sistem perkuliahannya berbeda dengan kelas reguler.
“Pada kelas eksekutif, dosen dapat dipilih, waktu perkuliahan diatur secara khusus, dan terdapat keistimewaan berdasarkan perjanjian antara mahasiswa dan kampus. Sementara Gratispol mengambil skema yang umum dan berlaku untuk semua, yaitu kelas reguler,” jelas Dasmiah.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan dalam pendidikan. Pada kelas reguler, seluruh mahasiswa mendapatkan perlakuan yang sama tanpa pengaturan khusus yang bersifat individual.
Dasmiah menambahkan, kebijakan Gratispol juga disusun berdasarkan sejumlah acuan, salah satunya skema beasiswa LPDP, hasil konsultasi dengan kementerian terkait, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam mengakomodasi jumlah mahasiswa.
Meski demikian, Pemprov Kaltim tidak melarang perguruan tinggi membuka kelas eksekutif. Kelas tersebut dinilai memang diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti mereka yang berada di luar daerah, berusia lebih matang, atau memiliki tingkat kesibukan tinggi.
“Misalnya pejabat atau pekerja dengan waktu terbatas yang hanya bisa kuliah pada hari tertentu seperti akhir pekan. Karena kampus menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan mahasiswa, maka biayanya pun lebih tinggi dibandingkan kelas reguler,” ujarnya.
Sebelumnya diketahui, Pemprov Kaltim membuka peluang Program Gratispol bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun untuk saat ini, program tersebut masih diperuntukkan bagi pejabat Eselon II.
Program Gratispol dibuka bagi pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang sedang menempuh pendidikan lanjutan jenjang S2 dan S3.
Skema tersebut mencakup S2 dalam daerah Kaltim, S3 dalam daerah Kaltim, serta S3 program hybrid perguruan tinggi negeri atau jalur tesis di luar Kalimantan Timur dengan izin belajar.
“Untuk Eselon III dan IV memang belum. Namun insya Allah akan kami proses pada tahun berikutnya agar Eselon III dan IV juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk melanjutkan studi,” terang Dasmiah.
Ia menambahkan, ASN merupakan garda terdepan dan ujung tombak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Sudah ada enam pejabat Eselon II yang mendaftar. Tidak bisa saya sebutkan, tetapi silakan yang lain mendaftar karena pendaftaran masih terbuka,” pungkasnya. (mrf/beb/sapos/kpg)
