BONTANGPOST.ID, Samarinda – Besaran gaji dan tunjangan anggota DPRD Kalimantan Timur kembali disorot publik. Data yang dihimpun menunjukkan total anggaran untuk pos tersebut mencapai Rp52,2 miliar per tahun. Jika dirata-rata, tiap legislator menerima sekitar Rp79 juta per bulan, meski tidak seluruhnya berbentuk uang tunai.
Saat dikonfirmasi, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memilih tidak merinci komponen tunjangan yang diterima anggota dewan. Ia menyebut pembahasan soal tunjangan kurang etis dibuka ke ruang publik.
“Tidak etislah nanya tunjangan. Saya takut salah ngomong, nanti diputar-putar lagi,” ujarnya.
Isu ini mencuat sejak Agustus lalu, seiring kritik masyarakat terkait kinerja DPRD yang dinilai belum sebanding dengan besarnya anggaran. Sebagian legislator juga enggan berkomentar, dengan alasan persoalan tersebut terlalu sensitif.
Hasanuddin menjelaskan, skema gaji dan tunjangan DPRD provinsi berbeda dengan DPR RI. Jika DPR RI menggunakan sistem lump sum atau pembayaran sekaligus, DPRD menerapkan pola ad-cost yang dihitung sesuai kebutuhan dan periode tertentu.
“Itu bukan kami yang menentukan, tapi sudah diatur pemerintah lewat Kemendagri. Kami hanya menerima saja,” tegasnya.
Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan adanya pemangkasan gaji dan tunjangan DPRD dalam rangka efisiensi anggaran. Bahkan, pengurangan hingga 75 persen disebut bisa terjadi tahun depan.
Tingginya nilai gaji dan tunjangan yang mencapai 20 kali lipat dari UMR menimbulkan sorotan publik. Warga berharap besarnya anggaran benar-benar sebanding dengan kinerja DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. (prokal)
