BONTANGPOST.ID, Bontang – Indonesia mencatat tonggak baru dalam transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mengklaim berhasil menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen dan menambah volume pupuk bagi petani nasional.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat menghadiri pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia melalui PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kamis (14/5/2026).
Ekspor perdana tersebut mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar. Pengiriman itu menjadi tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250 ribu ton yang ditargetkan meningkat hingga 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.
“Rencana kita akan ekspor 250 ribu ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500 ribu ton,” ujar Mentan Amran.
Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan mulai diminati sejumlah negara.
Selain Australia, pemerintah menyebut India, Filipina, Brazil, hingga Bangladesh mulai menunjukkan minat terhadap pupuk urea asal Indonesia.
“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton. Beberapa negara lain juga berminat seperti Filipina, Brazil, dan Bangladesh,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga mengklaim berhasil memperbaiki tata kelola pupuk subsidi di dalam negeri. Salah satu kebijakan yang disebut berdampak besar yakni penurunan harga pupuk subsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN.
Tak hanya itu, pemerintah juga menambah volume pupuk subsidi sebanyak 700 ribu ton guna memperluas akses petani terhadap pupuk.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Volume pupuk juga bertambah,” ungkapnya.
Pemerintah juga melakukan deregulasi terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk ke petani.
Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung dari Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), kelompok tani hingga petani penerima.
Selain pembenahan distribusi, pemerintah juga menjalankan revitalisasi industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun.
Modernisasi dilakukan dengan mengganti pabrik lama yang dinilai boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Pemerintah mengklaim efisiensi biaya produksi pupuk baru mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, turut mengapresiasi kerja sama tersebut.
Menurutnya, kerja sama pupuk antara Indonesia dan Australia tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga mendukung ketahanan pangan kedua negara.
“Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, hingga mengurangi ketergantungan impor.
“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegasnya. (*)
