BONTANGPOST.ID, Bontang – DPRD Kota Bontang meminta Pemerintah Kota Bontang menunjuk tim yang tetap dan konsisten dalam setiap pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Pergantian personel yang kerap terjadi dinilai menghambat efektivitas pembahasan dan memperlambat proses penyusunan regulasi.
Sorotan itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Bontang, Heri Keswanto, dalam rapat kerja pembahasan tanggapan fraksi-fraksi DPRD terhadap pendapat Wali Kota Bontang atas dua raperda inisiatif DPRD, serta jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi mengenai enam raperda usulan pemerintah daerah. Rapat berlangsung di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Jumat (29/5/2026).
Menurut Heri, salah satu kendala yang kerap muncul dalam pembahasan raperda adalah berubah-ubahnya perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditugaskan mengikuti rapat.
Akibatnya, materi yang sebelumnya telah dibahas sering kali harus dijelaskan kembali dari awal karena peserta yang hadir berbeda dengan pertemuan sebelumnya.
“Dalam pembentukan tim perencanaan peraturan daerah agar yang ditunjuk itu tidak berubah-ubah. Karena pembahasan kadang harus berulang-ulang ketika yang datang dalam rapat berbeda dengan yang sebelumnya,” ujarnya.
Politikus Partai Gerindra itu menilai konsistensi personel sangat penting agar proses pembahasan berjalan efektif. Setiap anggota tim seharusnya memahami substansi raperda secara menyeluruh sejak tahap awal hingga proses finalisasi.
Jika peserta rapat terus berganti, maka proses sinkronisasi dan pendalaman materi menjadi tidak maksimal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat penyusunan regulasi yang berkualitas.
Heri juga menyoroti persoalan serupa yang kerap terjadi saat pelaksanaan kunjungan kerja atau studi komparasi ke daerah lain. Menurutnya, tidak jarang peserta yang mengikuti pembahasan berbeda dengan pihak yang diberangkatkan untuk menggali referensi terkait regulasi yang sedang dibahas.
Akibatnya, hasil kunjungan kerja tidak sepenuhnya tersambung dengan proses pembahasan yang berlangsung di DPRD.
“Sama dengan ketika kita melakukan kunjungan kerja di luar daerah. Lain yang membahas, lain yang dikirim. Akhirnya tidak fokus dalam pembahasan,” katanya.
Karena itu, Heri berharap Pemkot Bontang dapat menunjuk tim yang memiliki komitmen mengikuti seluruh tahapan pembahasan raperda. Dengan begitu, proses penyusunan peraturan daerah dapat berlangsung lebih efektif, efisien, dan menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kalau orangnya tetap, pembahasannya juga lebih cepat dan nyambung. Jadi hasilnya bisa lebih maksimal,” pungkasnya.DPRD Bontang menyoroti kebiasaan OPD gonta-ganti utusan saat membahas raperda karena dinilai menghambat efektivitas pembahasan. (ak)
