bontangpost.id – Penyelesaian banjir hingga kini tak kunjung menemui titik terang. Saban kali hujan deras mengguyur, kota berjuluk Taman ini selalu dibayangi banjir.
Untuk menuntaskan persoalan ini, anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang memberi masukan kepada Basri Rase dan Najirah selaku Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang terpilih. Yakni memasukkan penanggulangan banjir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Bakhtiar mengatakan, penanggulangan banjir mendesak dituntaskan. Luasan banjir di Bontang kian waktu makin meluas. Hujan deras sebentar saja pun banjir melanda.
“Untuk selesaikan ini butuh keseriusan,” katanya ketika disambangi di sekretariat dewan, Senin (8/3/2021) siang.
Kata dia, percuma saja RPJMD dirumuskan bila didalamnya tak tercantum soal penanganan banjir. Seluruh janji politik Basri-Najirah akan sulit direalisasikan apabila Bontang terus-terusan dihantui banjir. Bontang Smart City tidak mungkin berjalan dengan baik.
“Semua tatanan itu hancur ketika banjir,” katanya.
Tuntutan ini dilayangkan, sebab dia menilai selama ini pemerintah seperti setengah hati menuntaskan masalah banjir. Indikator sederhana untuk menilainya, nyaris tak satu pun dari 16 rekomendasi pansus banjir direalisasikan pemerintah. Padahal rekomendasi itu diterbitkan sejak 3 tahun silam.
“Ini sudah 3 tahun berjalan (rekomendasi pansus), realisasinya tidak ada,” ucapnya.
Indikator lain untuk melihat ketidakseriusan Pemkot Bontang, ketika regulasi penanganan banjir kembali diisiniasi dewan. Alih-alih pemkot, khususnya eksekutif. Regulasi itu sudah digodok. Naskah akademik sedang dipelajari. Dewan di satu sisi berupaya keras mencari solusi penanganan banjir. Sementara Pemkot di sisi lain terlampau pasif.
“Kalau DPRD terus dorong, pemerintah tidak, ya tidak bisa jalan juga. Jadi saya minta tolong, Pak Basri dilantik 7 April, plis deh, harapan saya itu,” tandasnya. (*)
