BONTANGPOST.ID – Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga kini masih dipimpin pejabat pelaksana tugas (Plt). Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud memastikan pengisian jabatan definitif akan segera dilakukan.
Menurut Rudy, proses seleksi dan pengisian jabatan yang masih kosong saat ini tengah berjalan. Ia menargetkan seluruh proses tersebut rampung sebelum akhir Juni 2026.
“Masih banyak yang kosong. Sabar, sebentar lagi. Mudah-mudahan sebelum akhir bulan ini selesai,” ujar Rudy kepada awak media.
Saat ditanya terkait kepastian jadwal pelantikan pejabat definitif, Rudy kembali menegaskan bahwa penyelesaiannya ditargetkan tidak melewati Juni 2026.
“Insyaallah akhir bulan ini selesai,” katanya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai pengisian jabatan definitif perlu segera dilakukan agar kinerja birokrasi berjalan lebih optimal.
Menurutnya, sejumlah OPD memiliki peran strategis dalam pelaksanaan program pembangunan daerah sehingga membutuhkan pimpinan yang memiliki kewenangan penuh dalam mengambil keputusan.
“Setiap OPD memiliki tanggung jawab besar. Target-target pembangunan akan sulit tercapai secara maksimal jika instansi strategis terus dipimpin oleh Plt. Kaltim membutuhkan pemimpin yang memiliki kewenangan penuh dan legitimasi dalam mengambil keputusan,” ujarnya.
Saiful menjelaskan, pejabat berstatus Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam menentukan kebijakan strategis. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi pelaksanaan program dan proses pengambilan keputusan di perangkat daerah.
“Ketika kepemimpinan masih bersifat sementara, tentu ada keterbatasan kewenangan. Ini bisa berdampak pada pelaksanaan program dan pengambilan keputusan strategis di masing-masing perangkat daerah,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan dilakukan berdasarkan sistem merit dan kompetensi ASN yang ada.
“Kaltim memiliki banyak ASN yang layak memimpin OPD secara definitif. Tidak ada alasan untuk terus menunda pengisian jabatan tersebut,” pungkasnya. (prokal)
