BONTANGPOST.ID, Samarinda – Polemik pengadaan seragam sekolah kembali mencuat di Kalimantan Timur pada tahun ajaran baru 2026/2027. Sorotan muncul setelah ditemukan harga jilbab di salah satu SMK negeri di Samarinda yang disebut mencapai Rp125 ribu per lembar.
Kondisi tersebut dinilai membebani wali murid di tengah kebutuhan pendidikan yang meningkat saat memasuki tahun ajaran baru.
Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30 Buyung Marajo mengatakan harga atribut sekolah tersebut tidak wajar dan perlu mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
“Harga jilbab sampai Rp125 ribu itu tidak normal dan memberatkan wali murid,” ujarnya.
Menurutnya, larangan penjualan seragam oleh pihak sekolah seharusnya dijalankan secara konsisten. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan penjualan atribut melalui koperasi sekolah yang dinilai berpotensi membatasi pilihan wali murid.
Selain menyoroti harga atribut, Buyung juga mengkritik pengawasan terhadap penjualan seragam di lingkungan sekolah. Ia menilai mekanisme pengaduan yang ada belum berjalan efektif sehingga keluhan masyarakat sulit ditindaklanjuti.
Polemik juga berkaitan dengan program seragam gratis dari pemerintah provinsi. Program tersebut disebut kerap terlambat didistribusikan, sehingga wali murid tetap membeli seragam sendiri di awal semester agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa kendala.
Buyung meminta pemerintah daerah memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pendidikan gratis serta memastikan tidak ada praktik yang merugikan peserta didik dan orang tua.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim terkait temuan harga jilbab tersebut maupun dugaan praktik monopoli penjualan atribut di sekolah. (prokal)
