Ketua Dewan Sebut Pemkot Tak Serius Salurkan Bantuan Seragam Sekolah Gratis

bontangpost.id – Pengadaan bantuan seragam sekolah gratis saat ini masih menuai kendala. Hal inipun disorot Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Dia menyebut, Pemkot Bontang tak serius dalam menyalurkan bantuan seragam sekolah gratis yang sejatinya sangat dinantikan oleh masyarakat utamanya orangtua siswa.

“Wah, fatal ini, kelihatan sekali pemerintah tidak serius dalam mengelola anggaran, bayangkan saja, kegiatan yang sangat bermanfaat buat masyarakat saat ini pemberian seragam gratis bisa-bisanya salah pemberian nama kegiatan,” ucapnya.

Menurutnya ini sama saja mesti menunggu hingga APBD Perubahan. Mengingat dalam program Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tidak ada sistem pergeseran mendahului perubahan. “APBD perubahan itu paling tidak bulan Agustus atau bulan September, belum proses lelang, pengadaan barang, bisa-bisa itu barang (seragam) diterima bulan November atau Desember,” ujarnya.

Menurut Politikus Golkar ini, orangtua murid tentu mengharapkan seragam gratis bisa disalurkan lebih cepat, sehingga bisa digunakan saat tahun ajaran baru. “Kan bisa mengurangi pengeluaran mereka, terus kalau nanti disalurkannya akhir tahun, ya sama saja mesti beli seragam dulu,” katanya.

Untuk itu, dalam waktu dekat dia meminta Komisi I agar memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perihal bantuan seragam sekolah gratis tersebut.

Baca Juga; Bantuan Seragam Sekolah Gratis Tunggu Pergeseran Anggaran

Sebelumnya diberitakan, nomenklatur yang tertuang berwujud pembelian kain saja. Bahkan upah jahit pun tidak masuk dalam penganggaran. Alhasil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) masih menunggu perubahan yang diajukan dalam pergeseran anggaran mendahului APBD Perubahan tahun ini.

“Karena kalau dibelikan kain saja timbul masalah baru,” kata Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud Saparudin.

Pihaknya tidak menyalahkan siapa pun terkait kekeliruan perencanaan ini. Ia juga masih enggan bersuara mengenai kebutuhan anggaran untuk pengadaan ini. Disdikbud berharap revisi nantinya dijadikan satu dalam nomenklatur pembelian seragam. Artinya pembelian kain dan upah jahit menjadi satu kesatuan. Rencananya bantuan ini akan menyasar siswa baru. Mengenai jumlah siswa, Disdikbud akan mengacu terhadap data tiap rombongan belajar di masing-masing satuan pendidikan. Meliputi pelajar di kelas awal baik jenjang SD maupun SMP. Artinya selain siswa baru ditambah pelajar SMA/SMK otomatis tidak mendapatkannya.

Setelah pergeseran, proses lelang bisa dilakukan. Disdikbud pun membagi skema untuk seragam sekolah ini. Terkhusus sekolah swasta akan disatukan tahapan lelangnya. Sementara sekolah negeri masuk dalam dana bantuan operasional sekolah (BOS). (*)