SANGATTA – Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim melalui kebijakan Bupati Ismunandar dengan tegas menyatakan perang terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Demi mendukung pemberantasan KKN tersebut dia pun pernah menyatakan sikap mendukung kinerja aparat termasuk tim Saber Pungli.
Dengan komitmen tinggi memerangi praktik KKN tersebut, tentunya dia merasa sangat sedih apabila saat ini masih saja ditemui praktik pungutan liar (pungli) dan menyalahgunakan wewenang.
Sebagai bentuk tindakan preventif, Bupati mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mengikuti kemauan oknum pegawai yang baru mau memberikan pelayanan dengan imbalan tertentu. Termasuk mempercayakan sesuatu kepada calo yang notabene bukan pegawai pemerintah.
“Jangan mudah percaya apabila ada oknum yang menjual-jual nama Bupati, Wabup ataupun Kepala Dinas lainnya. Karena sekarang kita juga sudah membentuk satgas Saber Pungli,” kata Bupati pada koordinasi di Ruang Meranti, Sekretariat Kabupaten, Senin (19/6).
Ismu juga mengingatkan kepada jajarannya untuk lebih cermat mengelola anggaran. Terlebih memasuki 2018 mendatang, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana turun langsung melakukan pengawasan terhadap berbagai pelaksanaan tender pembangunan.
“Jadi dalam hal ini saya meminta kepada semua agar dapat lebih cermat dalam pengelolaan anggaran. Baik yang terkait alokasi pelaksanaan proyek tender pembangunan atau lainnya. Agar tidak menyalahi aturan dan menjadi temuan oleh pihak KPK,” tegasnya.
Namun demikian, secara umum Bupati mengaku merespon positif hadirnya KPK di wilayah Kutim. Guna mewujudkan pelayanan roda pemerintah yang bersih dan terbebas dari KKN. (hms12/drh)
