BONTANGPOST.ID – Pemerintah belum menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menilai Indonesia masih memiliki kemampuan untuk menangani kebakaran tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Dudung seusai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Senin (19/10/2026).
“Masalah penetapan bencana nasional, sementara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung.
Menurutnya, meski sejumlah negara menawarkan bantuan untuk penanganan karhutla, pemerintah masih mempertimbangkan kemampuan dalam negeri serta berbagai kendala teknis yang berpotensi muncul di lapangan.
Malaysia, misalnya, menawarkan bantuan berupa tiga helikopter dan 52 personel. Namun, Dudung menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak semata-mata bergantung pada tambahan peralatan maupun tenaga dari luar negeri.
“Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan dari negara lain tetap perlu mempertimbangkan kesiapan teknis di lapangan. Sebab, penanganan kebakaran tidak cukup hanya dengan menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan personel.
“Bukan masalah bantuannya. Nanti teknis di lapangan ini juga banyak kendala-kendala,” sambungnya.
Dudung turut menyinggung kebutuhan operasional, termasuk distribusi bahan bakar minyak (BBM), yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan penanganan karhutla.
“Itu tidak serta-merta hanya alutsista, kemudian personel dan bantuan, tapi untuk sementara kita masih sanggup lah,” ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tawaran bantuan dari negara asing untuk menangani karhutla yang masih terjadi di sejumlah daerah.
Arrmanatha menjelaskan, pembahasan bantuan tersebut telah memasuki tahap teknis dengan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Bapak Presiden juga seperti kita ketahui sudah menyampaikan persetujuannya, dan juga ini sudah dalam proses pembahasan di level teknis, ya. Jadi, ini kan level teknisnya adalah BNPB,” ujar Arrmanatha seusai rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis (15/10/2026).
Meski demikian, Arrmanatha belum merinci negara-negara yang menawarkan bantuan maupun bentuk dukungan yang akan diberikan.
Ia menegaskan, penanganan karhutla menjadi perhatian serius Presiden Prabowo. Presiden telah memberikan instruksi dan arahan terkait upaya penanganan kebakaran tersebut.
“Perlu kami tegaskan adalah ini sesuatu yang sangat serius menjadi perhatian Bapak Presiden langsung. Dan seperti yang kita ketahui bersama, instruksi dan arahan sudah sangat tegas dari Bapak Presiden,” katanya. (kompas)
