Kebijakan Kementerian ESDM Hanya untuk Masyarakat Miskin
BONTANG – Rencana Pemkot untuk melakukan pemetaan bagi warga yang harus menggunakan tabung elpiji kemasan 3 kg merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Lewat Kartu Miskin, penyaluran ini dinilai bakal tepat sasaran. Pasalnya, elpiji ini memang disubsidi Pemerintah Pusat untuk masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
Kondisi penyaluran di lapangan yang kurang optimal menjadi pangkal permasalahan kelangkaan stok tabung gas elpiji melon di agen dan pengecer. Sehingga, dalam waktu dekat Pemerintah pusat akan mengundang kepala daerah untuk membicarakan langkah-langkah konkret untuk memutus mata rantai tidak optimalnya penyaluran.
Irto Ginting, Manager Mobgas MOR 6 Pertamina Balikpapan menjelaskan PT Pertamina pusat sudah memasang peringatan berupa sablon bertuliskan “Hanya untuk Masyarakat Miskin” pada tabung elpiji berkapasitas 3 kg.
Menurutnya, hal tersebut bertujuan untuk mencegah pihak-pihak yang tidak sesuai kategori yang ditetapkan oleh Pemerintah menggunakan elpiji 3 kg yang merupakan produk bersubsidi.
Ia juga mengajak dan meminta seluruh lapisan masyarakat untuk turut berperan serta mewujudkan pendistribusian dan penyaluran elpiji bersubsidi yang tepat sasaran.
Kemudian, terkait dengan mekanisme monitoring ketersediaan elpiji 3 kg, Pertamina memiliki sistem monitoring penyaluran elpiji 3 kilogram (Simolek). Sistem ini bertujuan untuk memantau jalannya distribusi epiji 3 kg agar tepat sasaran, mulai dari agen resmi hingga ke seluruh pangkalan di bawah agen.
Apabila ada indikasi penyelewengan elpiji 3 kg bersubsidi, masyarakat dapat langsung melapor ke kepolisian setempat, Pemerintah Daerah. Terkait operasi pasar yang digelar hanya bersifat sementara.
“Terkait kuota memang ada batasan dari Pemerintah Pusat. Kami siap support Pemerintah Daerah agar LPG bersubsidi ini tepat sasaran,” ujarnya.
Dia mengatakan, bulan ini Kemeneterian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mengundang seluruh Pemda dengan agenda sosialisasi pengendalian elpiji 3 kg.
“Kami mohon bantuan kepala daerah untuk mendorong agar keluarga mampu dan para pelaku usaha menggunaka elpiji non subsidi, agar ketersedian elpiji 3 Kg dapat dinikmati mereka yang berhak. Kami tetap akan memonitor proses ditribusi elpiji di Bontang,” ujar Irto melalui pesan singkatnya.
Informasi yang dihimpun Bontang Post, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan agar subsidi tabung liquefied petroleum gas (elpiji) 3 kilogram (kg) disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Hal itu dilakukan agar penyaluran subsidi kepada masyarakat tepat sasaran.
“Kami sudah usulkan ke presiden. Kalau bisa uangnya itu dimasukkan ke KKS tahun depan,” ujar Jonan dalam rilis Kementerian ESDM, Sabtu, 8 April 2017. Dengan begitu, menurut Jonan, hanya masyarakat yang memiliki KKS yang berhak mendapatkan subsidi elpiji 3 kg.
Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan pemberian subsidi LPG 3 kg sebesar Rp 7.500 per tabung. Pemberian subsidi LPG 3 kg merupakan upaya pemerintah memeratakan akses energi kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tengah disiapkan. “Saat ini pembahasan final di Ditjen Migas,” ucapnya
Dalam dua tahun terakhir, subsidi energi menurun 66 persen atau Rp 491 triliun. LPG bersubsidi di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dipatok sebesar 7,09 juta ton. Sedangkan, total subsidi energi tahun ini berdasarkan APBN 2017 sebesar Rp 77 triliun. (*/nug)
