Panwaslu Samarinda ‘Numpang’ Bawaslu 

Akibat Ketiadaan Sekretariat, Pemkot Diminta Segera Menyiapkan

SAMARINDA – Keberadaan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di sejumlah daerah di Kaltim hingga kini belum jelas. Akibatnya Panwaslu sampai harus menumpang bekerja di instansi lain. Salah satunya Panwaslu Samarinda.

Saat ini, Panwaslu Samarinda menumpang bekerja di sekretariat Bawaslu Kaltim di Jalan MT Haryono. Di tempat itu, Panwaslu menempati satu ruangan yang selama ini digunakan sebagai tempat rapat dan pertemuan Bawaslu.

Ketua Panwalsu Samarinda Abdul Muin mengatakan, pihaknya telah meminta Pemkot Samarinda menyediakan fasilitas tersebut. Karena sesuai ketentuan Bawaslu dan Pemprov Kaltim sebelumnya, fasilitas Panwaslu disediakan pemerintah setempat.

“Kami sudah dua kali ketemu Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng. Beliau pada prinsipnya merespon dengan baik,” katanya ditemui Metro Samarinda belum lama ini.

Menurutnya, dari pemkot pada dasarnya telah menyiapkan gedung untuk Panwaslu, yakni kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Samarinda. Hanya saja, pihaknya enggan menempati kantor tersebut sebelum ada surat resmi terkait itu. Apalagi fasilitas penunjang juga belum dilengkapi pemkot.

“Selain itu, kalau langsung kami tempati kan enggak pas dan tidak elok. Pihak pemkot harus mengkomunikasikan dulu dengan pihak berwenang, atau dalam hal ini BNN,” pintanya.

Sebelum akhir September diharapkan sudah ada kepastian dimana Panwaslu akan berkantor. Mengingat tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 sudah dimulai pada Oktober mendatang.

Selain itu, Bagi Muin, yang tidak kalah penting yang harus segera disediakan pemkot yakni kendaraan operasional Panwaslu sebanyak 5 unit. Termasuk mebelernya. “Perangkat komputer, printer, dan fasilitas sekretariat lainnya juga harus disiapkan pemkot,” pintanya.

Muin memaklumi saat ini kondisi keuangan pemerintah sedang sulit. Karena itu, dia berharap, jika memang tahun ini semua fasilitas Panwaslu belum bisa terpenuhi, maka paling tidak awal tahun depan bisa dianggarkan.

“Kalau fasilitas kurang, tentu berdampak pada kerja-kerja yang kami lakukan. Tetapi kami juga tidak mau lantaran karena itu tidak bekerja. Kami selalu berusaha bekerja dengan kondisi yang ada. Seperti laptop, printer, kami gunakan milik pribadi dulu,” akunnya.

Dia menambahkan, dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, baru Panwaslu Kutai Kartanegara yang mempunyai sekretariat. Selebihnya rata-rata menumpang ke instansi lain. “Selain Kukar, rata-rata masih menumpang dan belum mendapatkan sekretariat dari pemerintah,” pungkasnya. (drh)