SANGATTA – Kondisi krisis keuangan yang dialami Pemkab Kutim dalam dua tahun, membuat skema pembayaran program pembangunan dengan sistem multiyears pun diambil. Nilai yang harus disiapkan setiap tahunnya pun tak sedikit, yakni mencapai Rp 350 miliar. Sesuai rencana, program tersebut baru akan berakhir pada 2021, yang jika ditotal akan menelan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun sesuai yang telah disepakati DPRD dan Pemkab Kutim .
“Pemerintah dan DPRD Kutim telah sepakat untuk mengalokasikan anggaran senilai Rp350 miliar per tahun, hingga akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir, untuk pembayaran proyek multi years. Programnya dimulai akhir tahun ini,” kata Wakil Ketua DPRD Kutim Yulianus Palangiran.
Dia mengakui. sepakat proyek tahun jamak ini karena setelah terlibat banyak dalam pembahasan anggaran, dirinya tahu benar berapa sumber anggaran. Sementara banyak proyek pembangun yang menjadi kebutuhan mendesak.
“Karena anggaran tidak mencukupi, maka dibutuhkan proyek tahun jamak. Kelebihan, karena proyek dikerjakan tanpa menunggu anggaran, hanya pembayarannya memang harus dicicil hingga masa bakti bupati dan wakil bupati selesai,” jelasnya.
Karena anggaran sudah jadi kesepakatan pemerintah dan DPRD, kata Palangiran, maka mau tidak mau tiap tahun pasti akan dibayar. Meskipun ada defisit, tetap akan jadi prioritas pembayaran yang dilakukan pemerintah. Sebab utang itu tidak boleh menjadi tanggungan pemerintah berikutnya.
Terkait dengan utang bukan proyek tahun jamak, yang mungkin masih tersisa dari tahun 2016 dan 2017, Yulianus mengakui tahun ini mungkin masih ada masuk di APBD perubahan tahun 2018. Namun nilainya tidak besar. Sementara untuk pembayaran utang pembebasan lahan, diakui itu akan dilunasi di APBD murni tahun 2018.
“Jadi kami ingin ada utang proyek selain utang proyek tahun jamak lagi. Karena itu, DPRD dan pemerintah dalam pembahasan anggaran tahun 2018, sudah sangat hati-hati, karena tidak ingin ada utang proyek lagi, karena defisit,” katanya. (aj)
