SANGATTA – Sekretaris Forum Komunikasi (Forkom) Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Kutai Timur (Kutim) Abdul Rahman meluruskan isu terkait pemangkasan gaji yang disampaikan Bupati Kutim Ismunandar dalam upacara Hari Guru, HUT PGRI, Senin (4/12). Menurut dia, ada miss komunikasi antara sejumlah perwakilan guru dengan anggota DPRD Kutim. Sebab, pemangkasan yang menyebabkan guru TK2D hanya menerima Rp 450 ribu bukan dari gaji. Namun melainkan dari insentif dalam dua bulan terakhir.
“Bukan gaji tetapi insentif yang tersisa Rp450 ribu. Sementara gaji tetap,” terang Abdul Rahman.
Senada Anggota DPRD Kutim dari Fraksi Nasdem Arpan yang baru mendapat klarifikasi dari sejumlah guru juga membenarkan hal itu. Menurut dia, informasi awal yang disampaikan tiada lain dampak psikologis semata.
“Kini sudah clear, tidak ada pemotongan gaji hingga Rp450 ribu, tetapi insentif. Karena pembayarannya dipukul rata dampak dari keterbatasan anggaran,” terang Arpan.
Dia menerangkan, untuk membayar gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) Pemkab Kutim pada Tahun 2017, DPRD menyetujui alokasi yang dianggarkan Rp 90 miliar. Sehingga, kalau pun ada wacana Pemkab Kutim melakukan evaluasi dengan mengurangi jumlah TK2D, maka sebaiknya mempertimbangkan yang sudah lama bertugas bahkan mengabdi di pedesaan untuk dipertahankan.
“Beberapa tenaga yang dibutuhkan seperti kesehatan, guru dan pertanian, patut menjadi pertimbangan untuk dipertahankan,” harapnya.
Sebelumnya, Bupati Kutim Ismunandar merasa miris mendengar adanya isu pemangkasan gaji guru TK2D hingga yang tersisa hanya Rp 450 ribu. Sebab, meski anggaran sedang defisit, namun Pemkab tetap mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan seperti tahun sebelumnya. Sehingga, kalau pun isu itu benar maka ada kesalahan mekanisme dalam penyalurannya. Dirinya pun siap memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti bermain dalam kasus tersebut. (aj)
