SAMARINDA – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menilai empat pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur yang bertarung dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018, sangat minim program terkait masalah tambang batu bara. Padahal, masalah tersebut di Benua Etam sudah menjadi isu nasional.
Kegiatan eksplorasi tambang emas hitam di Kaltim, telah memberikan dampak lingkungan yang cukup buruk bagi masyarakat. Di antaranya, rusaknya ekosistem lingkungan dan semakin tergusurnya lahan pertanian milik masyarakat.
Dinamisator Jatam Kaltim, Pradarma Rupang berpendapat, dirinya tidak melihat ada keseriusan dari seluruh paslon untuk mengungkap isu tambang dan menawarkan solusi. Empat paslon hanya menawarkan ekonomi pasca tambang.
Nyatanya sebelum tambang batu bara muncul, saat usaha perkayuan jadi primadona di Kaltim, paslon yang bertarung kala itu menawarkan solusi agar perekonomian yang bersandar pada pertambangan, karena usaha perkayuan yang menopang sebagian Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sudah menimbulkan kerusakan hutan yang sangat parah.
“Sekarang mereka juga menawarkan hilirisasi di bidang perkebunan sawit. Ada pula yang malu-malu ingin melakukan hilirisasi di bidang tambang batu bara. Tetapi saya membaca semua ide mereka, tidak ada satu pun yang menawarkan solusi untuk memecahkan masalah kerusakan lingkungan di Kaltim,” ujar Pradarma, Kamis (22/2) lalu.
Ia menyebut, isu tambang tak terlalu digaungkan paslon karena mereka diduga berhubungan erat dengan pengusaha tambang batu bara. Keempat paslon ditunggangi penambang yang ingin tetap melanggengkan usaha emas hitam di Benua Etam.
Selain itu, Pradarma melihat paslon tidak memiliki komitmen yang jelas dalam menindak izin pertambangan yang dinilai melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
“Nyatanya mereka yang bertarung sangat berkaitan erat dengan izin pertambangan yang saat ini bergulir di Kaltim. Maka jangan heran, mereka tidak membawa visi menyelesaikan masalah tambang,” katanya.
Selain masalah perizinan, pertambangan batu bara juga memiliki beragam problem. Antara lain banjir, illegal mining, reklamasi pasca tambang, dan penegakan hukum bagi pengusaha yang melanggar janji reklamasi.
“Saya pesimistis terhadap empat paslon, karena mereka tidak berbicara mengenai krisis tambang yang selama ini membelit Kaltim. Padahal yang diperlukan saat ini, bagaimana paslon menawarkan solusi agar masalah tambang ini bisa diselesaikan,” ujarnya.
Padahal ruang hidup rakyat sedang terancam karena ulah penambang ilegal dan lemahnya kontrol terhadap izin yang sudah dikeluarkan pemerintah. Berdasarkan data dari Jatam, dari 12,7 juta hektare daratan Kaltim, sebanyak 43 persen digunakan untuk tambang serta 29 persen digunakan untuk perkebunan swasta. Itu belum termasuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), tambang mineral, dan migas.
“Luas lahan pertanian tidak sampai 1 persen dari luas daratan Kaltim. Luas sawah hanya 0,5 persen atau 69 ribu hektare. Artinya daya dukung Kaltim terkait pangan sangat memprihatinkan,” katanya.
Karena kecilnya porsi lahan pertanian, Kaltim tercatat mengalami krisis pangan. Jatam mencatat, sebanyak 3,5 juta penduduk Benua Etam, kebutuhan konsumsi pangan mencapai 407 ribu ton. Kaltim tercatat belum mampu memenuhi kebutuhan pangan sebanyak 160 ribu ton, karena pangan yang tersedia hanya 270 ribu ton.
“Jika dilihat dari kurangnya ketersediaan pangan di Kaltim, maka lahan yang sudah ditambang harus dikembalikan untuk pertanian rakyat. Tetapi apakah paslon mau dan mampu menawarkan solusi terkait ini? Harusnya ini yang dijawab paslon dengan memasukkan dalam visi dan program nyata mereka,” ujarnya. (*/um)
