BONTANG – Pemkot Bontang mewacanakan peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh data bahwa penetapan NJOP sebagai dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan dan batas minimal harga untuk pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, memiliki selisih sangat jauh dengan harga pasar yang berlaku di wilayah Kota Bontang.
“NJOP sangat kecil jika dibandingkan dengan harga pasar atau transaksi pada suatu wilayah,” kata Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat menyampaikan nota penjelasan tujuh Raperda tahun 2018, Senin (12/2) lalu.
Berdasarkan hasil penelitian, NJOP berpotensi naik signifikan dengan rata-rata kenaikan sekitar tujuh tingkat atau 230 persen. Oleh karena itu diperlukan kebijakan agar tidak meyebabkan gejolak dan tambahan beban ekonomi masyarakat. Caranya, dengan melakukan perubahan kedua terhadap Perda nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah, khususnya dalam Pasal 58 ayat 4 dan ayat 5, mengenai nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak.
“Sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 dan Perda nomor 9 tahun 2010, besarnya NJOP ditetapkan setiap tiga tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya,” tutur Neni.
Neni Berujar, untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah melakukan analisis beberapa potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Harapannya, PAD menjadi komponen utama sumber pendapatan di dalam APBD. Peningkatan PAD mutlak harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri.
“Pemerintah daerah dituntut untuk mampu berinovasi dan menggali potensi daerah agar menjadi sumber potensial PAD,” tukasnya (*/ak)
