BONTANG – Komisi I DPRD memediasi kasus sengketa sepetak lahan eks kebarakan di kelurahan Berbas Pantai. Pasalnya hingga kini, dua kubu bersikukuh mempunyai legalitas yang kuat. Adapun pihak sengketa ialah keluarga almarhum Edo dengan ahli waris dari almarhum Abu Salam.
Wakil Ketua Komisi I Bilher Hutahaean mengatakan, dalam rapat dengar pendapat yang pertama ini belum mengarah pada substansi mendalam. Akan tetapi lebih menyampaikan riwayat kepemilikan lahan tersebut.
“Jangan ada dulu yang menyanggah, tapi sampaikan saja bagaimana sejarah kepemilikan lahan itu,” ujar Bilher, Selasa (20/2).
Dikatakannya, legislator akan memanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehubungan penelusuran aspek legalitas. Oleh karena itu, kedua kubu wajib membawa bukti keabsahan terkait lahan yang terletak di depan wisata mangrove itu.
“Nanti silakan dibawa bukti yang menunjukkan itu lahan miliknya,” tambah politikus NasDem ini.
Kuasa hukum ahli waris almarhum Edo, Victor mengatakan kliennya memiliki tiga bukti kuat. Pertama, dokumen dari Direktorat Agraria tahun 1975 dari Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, bukti dari pernyataan saksi sejarah, serta plang kepemilikan yang telah terpasang tanpa adanya protes.
“Ini dipasang sejak bulan Mei 2017, kalau ini milik mereka (Nasir, Red) seharusnya ada yang protes,” kata Victor.
Berbeda, ahli waris dari almarhum Abu Salam, Nasir mengatakan lahan ini dirintis sejak tahun 1975. Namun tahun 1985 terjadi kebakaran sehingga harus mengungsi di lokasi yang sekarang dijadikan wisata mangrove. Setelah itu, ia berpindah kembali ke tanah yang menuai polemik itu.
“Lahan itu dirintis tiga orang yakni bapak saya (almarhum Abu Salam, Red.), saya (Nasir, Red.) dan Minu,” ungkapnya.
Dalam rapat ini dihadiri oleh kedua kubu yang merupakan ahli waris, Lurah Berbas Pantai Muhammad Rendhy Maulia, Camat Bontang Selatan Asdar Ibrahim, eks Lurah Berbas Pantai Zainuddin, serta mantan Camat Bontang Selatan Basir. Rencananya rapat lanjutan bakal dihelat pertengahan bulan depan. (*/ak)
