BONTANG – Komisi III DPRD Bontang meminta Pemkot Bontang segera melanjutkan pembangunan panti terpadu yang terletak di wilayah Kelurahan Tanjung Laut Indah. Lahan yang masuk di Jalan Bete-Bete 2, RT 02, Kelurahan Tanjung Laut Indah tersebut merupakan hasil tanah wakaf atau hibah dari salah seorang mualaf, yakni pemilik Hotel Sederhana.
Bangunan panti terpadu itu rencananya akan dibuat panti anak dan panti jompo. Tahun 2015 lalu, pembangunan pertama diperuntukkan sebagai panti anak. Kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Pasalnya selain bangunan tersebut belum 100 persen, beberapa bagian sudah ada yang rusak.
Ketua Komisi III DPRD Bontang Rustam mengatakan, bangunan tersebut dibangun sejak 2015, namun sudah mangkrak selama 3 tahun. “Ini sangat disayangkan. Saya tidak tahu asal muasal bangunan ini, hanya informasi yang saya dapat dari masyarakat kalau lahan yang digunakan ini tanah wakaf,” jelas Rustam di lokasi bangunan Panti Terpadu Kelurahan Tanjung Laut Indah, Senin (9/4) kemarin.
Lahan yang diwakafkan luasnya sekitar 1 hektar lebih. Pembangunan setengah jadi pun menghabiskan biaya mencapai Rp 2,2 miliar dari bantuan keuangan (bankeu) Provinsi Kaltim yang nilainya mencapai Rp 4,5 miliar. “Anggaran Rp 2,2 miliar ini masa hanya menghasilkan bangunan seperti ini, apa terserap semua atau tidak,”ujarnya.
Padahal, lanjut dia, salah satu keinginan pemilik lahan menghibahkan dana tersebut tentu untuk amal jariyah. Namun justru akibat mangkrak ini banyak kegiatan negatif dilakukan. Sehingga, kata Rustam, jangan sampai akibat mangkrak bertahun-tahun, pemilik lahan mencabut kembali wakafnya. “Jadi, jangan karena Pemkot Bontang tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk membangun ini, membuat pemkot jadi tidak peduli pada bangunan ini. Aset ini jangan dibiarkan tidur, sebelum nanti muncul tuntutan ahli waris,” ungkapnya.
Ditambahkan Anggota DPRD Bontang Suhut Haryanto, biaya Rp 2,2 miliar sejatinya bukan hanya untuk bangunan saja, tetapi juga dianggarkan untuk pembangunan siring dan jalan masuk. Menurutnya, kontraktor pelaksana yang tidak benar dalam pengerjaannya. “Kami sarankan kalau sudah begini, ajukan lagi anggarannya ke Provinsi Kaltim, kalau tidak APBD Bontang, agar tidak terbengkalai seperti ini,” terang dia.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PU-PRK) Bontang, Tavip Nugroho mengatakan untuk kontraktor pelaksana pembangunan panti tersebut sudah di-blacklist. Namun untuk lanjutan pembangunannya, karena 2016 Bontang dilanda defisit maka pihaknya belum menganggarkan kembali. Barulah di tahun 2018 ini, pembangunan panti terpadu sudah masuk dalam rencana kerja (renja) untuk tahun 2019. “Total keseluruhan agar selesai pembangunannya membutuhkan anggaran sebesar Rp 8 miliar, kami memang belum bisa menyelesaikan semua sekaligus karena kami baru bisa menganggarkan Rp 1,5 miliar,” ujarnya.
Terkait penyalahgunaan bangunan ini, Tavip berencana memasang pagar di sekeliling bangunan. Karena memang diakuinya bahwa bangunan setengah jadi ini sangat rawan. “Hari ini (kemarin, Red.) ada pembahasan anggaran di Provinsi Kaltim, nanti saya coba ajukan lagi supaya mendapat sharing anggaran, jadi lebih banyak,” ujarnya.
Ketua RT 02 Kelurahan Tanjung Laut Indah Sahabuddin, yang juga mantan Kabid Sosial di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dissosnaker) Bontang mengatakan, pembangunan panti terpadu memang merupakan inisiasi dari Dissosnaker terdahulu. Rencananya lahan tersebut akan dibuat UPT mulai dari panti anak, panti jompo hingga rumah singgah. “Memang dulu anggarannya sebesar Rp 4,5 miliar, tetapi yang terserap hanya Rp 2,2 miliar, setelah mangkrak banyak digunakan ngoteng juga ngelem, makanya kami berharap segera ada tindakan dari pemerintah,” tukasnya.
Hadir dalam sidak tersebut Anggota DPRD Bontang Suhut Haryanto, Sulhan, Rusli, perwakilan Kecamatan Bontang Selatan, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanjung Laut Indah, Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Bontang Maksi Dwiyanto, Pengelolaan Aset dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Bontang Dedi. (mga)
