MUNCULNYA survei Relawan Kaltim Hebat (Rekat) turut dikomentari DPRD Kaltim. Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Zain Taufik Nurrohman menyebut, hasil survei yang dilakukan Rekat perlu disikapi dengan jernih. Bila surveinya didasarkan pada metode dan kesimpulan yang tepat, maka patut dijadikan referensi bagi setiap paslon.
“Survei itu ada metodologinya. Pasti ada ukuran dan pakem akademiknya. Lembaga apapun yang mampu melakukan survei, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan kredibel, itu tidak masalah,” ucap Zain.
Menurutnya, salah satu syarat lembaga survei yang kredibel harus mampu menjelaskan secara detail pada publik terkait proses pengambilan sampel, pengolahan, hingga penggambilan kesimpulan.
“Apakah Rekat mampu menjelaskan pada publik bagaimana landasan akademik survei itu? Kalau metodologinya jelas, samplingnya memenuhi syarat, saya yakin sepuluh lembaga melakukan survei, maka hasilnya akan tetap sama,” ungkapnya.
Ada kemungkinan survei Rekat memunculkan lembaga-lembaga lain yang akan melakukan survei serupa. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu lantas menyebut penyelenggara pemilu tidak memiliki dasar aturan untuk menertibkan lembaga-lembaga survei yang diperkirakan bakal muncul.
“Apa dasar melakukan penertiban? Apakah ada Peraturan KPU yang membolehkan untuk menertibkannya lembaga survei? Ada tidak aturannya di Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu, Red.)? Saya pikir tidak ada,” ujar Zain.
Dia menambahkan, masyarakat sudah mampu menilai hasil survei. Termasuk membedakan lembaga survei kredibel dan abal-abal. Sehingga masyarakat tidak lagi mampu terkecoh dengan hasil survei yang membawa kepentingan paslon tertentu.
“Dalam kondisi yang sudah serba terbuka sekarang, kalau ada survei yang menggunakan lembaga survei abal-abal, malah akan merugikan paslon itu sendiri. Karena paslon itu dianggap melakukan pembohongan publik,” tegasnya. (*/um)
