SANGATTA – Menyadari pentingnya menjaga kelangsungan hutan Wehea dan siklus kehidupan budaya di dalamnya, Bupati Kutim Ismunandar meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinggungan agar melakungan pengawasan.
“Pengawasan Hutan Wehea ada pada OPD mana? Soalnya Dinas Kehutanan sudah tidak ada lagi di Kabupaten,” terangnya, katanya belum lama ini.
Dirinya juga mengungkapkan selain pengawasan hutan Wehea. Disana juga terdapat kebudayaan atau tradisi adat long plai yang perlu dilestarikan, karena belakangan telah menarik wisatawan dalam maupun luar negeri.
“Jika dapat dibantu pendanaan untuk pengawasan itu,” sarannya.
Menjawab hal itu, Asisten Ekonomi Pembangunan Rupiansyah menjelaskan terkait pengawasan hutan ada dinas kehutanan yang wewenang kini di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
“Undang Undang 23 Tahun 2014 menarik kewenangan kabupaten dalam melakukan pengawasan dan pembinaan di sektor Kehutanan. Sekarang ada di Provinsi,” terangnya.
Lebih lanjut pria jangkung ini menyarankan agar segera dilakukan koordinasi antara pemerintah Kabupanten dengan Pemerintah Provinsi dalam hal pengawasan hutan dan penganggaran.
“Jika Provinsi tidak menganggarkan. Bisa lewat dana daerah melalui OPD Lingkungan Hidup,” sarannya.
Di kesempatan berbeda, Wakil Bupati Kasmidi Bulang juga setuju terkait perhatian terkait pesona Hutan yang dimiliki Kutim. Bahkan diri potensi itu dapat menjadi pengerak ekonomi daerah jika dikemas secara apik. Karena itu terkait dengan wisata, dan hasil wisata bisa langsung dirasakan dan dinikmati warga, tidak seperti pengelolaan hasil bumi yang harus menunggu perhitungan bagi hasil. Semua menyadari segala pergerakan butuh proses. Namun rasa optimis harus tetap dipegang sehingga sektor ini hidup dan bisa merangkul barang dan jasa disekitarnya untuk ikut bergerak.
“Kami terus mendukung. Melalui eksebisi Gua Karst, terbukti masuk dalam Pesona Indonesia. Sekarang giliran Long Plai lagi,” ungkapnya. (hd)
