SAMARINDA – Tarik-ulur pengusungan Calon Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda antara Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) disinyalir karena adanya aktor yang sengaja “bermain”. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Kaltim, Masykur Sarmian, Senin (30/4) lalu.
Menurut dia, PKS sudah berulang kali melakukan komunikasi politik lintas partai untuk meyakinkan Partai Demokrat bahwa jatah pencalonan harus diserahkan pada PKS. Sebelumnya PKS telah bulat mengusung Wakil Ketua DPW PKS Kaltim, Sarwono.
Sementara Partai NasDem masih menimbang akan mengusung satu nama di antara lima bakal calon yang telah lolos tahapan seleksi di internal partai. Mereka yakni Fatimah Asyari, Saefuddin Zuhri, Dayang Donna Faroek, Hermanto, dan Muslimin.
Kedua partai tersebut telah bertekad menyodorkan masing-masing nama yang akan bertarung memperebutkan kursi wawali. Hingga kini, Partai Demokrat seolah masih bungkam atas posisi wawali yang harus segera direkomendasi pada DPRD Samarinda.
“Cuma Demokrat belum siap. Harusnya Demokrat legawa. Ini sudah jatahnya PKS. Tinggal bagaimana Pak Jaang legawa menyerahkan posisi wawali itu kepada kami, harusnya seperti itu. Tetapi tidak tahu, sejauh ini belum ada jawaban. Kami sih maunya begitu,” urai Masykur.
Dia menyebut, jatah jabatan wawali mestinya diserahkan pada PKS. Sebab saat Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Samarinda 2015 lalu, hanya PKS yang pertama kali bersedia dengan sukarela memberikan dukungan pada Jaang dan mendiang Nusyirwan Ismail.
Masykur mengisahkan sejarah pencalonan Jaang dan almarhum Nusyirwan Ismail. Dua setengah tahun lalu, PKS menjadi pendukung yang tak memberikan syarat apapun. Sementara NasDem datang belakangan setelah PKS mendukung Jaang dan Nusyirwan untuk mendapatkan tiket pencalonan.
Bila PKS tak memberikan dukungan, maka kedua nama itu tak dapat mencalonkan diri. Pasalnya Demokrat hanya memiliki enam kursi di DPRD Samarinda. Sementara syarat minimum harus sembilan kursi.
Bermodalkan tiga kursi di DPRD, PKS bersedia mendukung Jaang dan Nusyirwan. “Sejarahnya dulu Pak Jaang itu tidak bisa maju dalam Pilwali Samarinda. Kami yang menjadi penyelamat beliau,” tegasnya.
Pun sebelum penetapan calon wali kota dan wawali, Jaang dan Nusyirwan sempat berseberangan. Tetapi atas komunikasi Masykur, almarhum rela banting setir memilih satu gerbong dengan Jaang.
“Padahal sebelumnya beliau sempat memproklamirkan diri sebagai calon wali kota. Almarhum datang ke saya, meminta izin untuk jadi wawali, mendampingi Pak Jaang,” ungkapnya.
Keputusan demikian, kata Masykur, ditengarai karena almarhum tak memiliki dukungan partai yang memadai. Sempat digadang akan didukung Partai NasDem, namun partai tersebut tak cukup kursi di dewan untuk mengusung calon sendiri.
“Lalu NasDem datang belakangan di koalisi PKS dan Demokrat. Padahal dengan PKS dan Demokrat, syarat pencalonan sudah cukup. Kalau hanya Demokrat sendiri, syarat untuk mengusung Pak Jaang belum cukup,” katanya.
Kehadiran PKS dan NasDem lantas memperkuat gerbong koalisi. Selain itu, bergabungnya dua partai tersebut memberikan peluang bagi Jaang dan mediang Nusyirwan mendapatkan tiket pencalonan. “Kalau bukan karena bantuan kami yang mengusung, Pak Jaang tidak bisa mencalonkan diri,” ujarnya.
Anggota DPRD Kaltim itu menegaskan, merujuk pada sejarah pencalonan tersebut, mestinya Partai Demokrat legawa menyerahkan kursi wawali pada PKS. Sebab Demokrat telah diberikan posisi wali kota. Pun demikian dengan NasDem yang telah menggaet almarhum sebagai kader partainya.
“Kami sudah berkali-kali komunikasi dengan Demokrat, supaya pemilihan wawali itu tidak ditunda terus. Tiga partai ini harus menyetujui dua nama. Kalau saja Demokrat legawa, calon kami sudah siap. Kami akan mengusung Pak Sarwono,” ujarnya.
Pada Selasa (1/5) kemarin, Metro Samarinda telah mendatangi kantor Partai Demokrat Kaltim di Jalan PM Noor, Sempaja Utara, Samarinda. Tetapi tidak ada satupun petinggi partai di kantor tersebut. Selain itu, media ini juga telah menghubungi Syaharie Jaang dan beberapa elite Partai Demokrat. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun yang menanggapinya. (*/um)
