BONTANG – Aksi mogok yang dilakukan sopir bus terminal Bontang masih berlanjut hingga Senin (23/1) kemarin. Bahkan, kali ini mereka menuntut ketegasan dari pemerintah untuk segera memutuskan kebijakan apa yang akan diambil. Mengingat sudah tiga hari terakhir belum ada keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Mewakili para sopir, Ucok yang juga sebagai salah satu sopir bus menegaskan, mereka tidak akan memberangkatkan penumpang sebelum adanya solusi. Pasalnya menurut mereka, hal ini sudah terjadi sejak lama, namun seolah-olah pemerintah ‘menutup mata’ atas masalah ini. “Kami maunya travel plat hitam itu keluar. Kalau mereka tidak keluar, kami yang keluar,” tegasnya.
Walau tuntutan yang mereka sampaikan tegas, namun mereka mengaku tidak ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara keributan. Mereka hanya berharap, pemerintah bisa segera memberikan kebijakan dan solusi terkait masalah ini.
Dari pantauan Bontang Post kemarin, sejumlah penumpang masih terlihat menunggu di kursi tunggu terminal. Salah satunya dari kalangan mahasiswa asal Samarinda. Mereka yang ingin keluar kota menggunakan jasa bus tersebut masih terlihat berharap agar para sopir bus mengurungkan niatnya untuk tidak mogok mengangkut penumpang lagi.
Salah satunya mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), Febri Setyawan. Ia mengaku sangat mengeluhkan aksi mogok ini. Bagi pria yang kuliah di jurusan administrasi bisnis itu, hal ini sangat mengganggu dirinya dan teman-teman lainnya yang ingin kembali ke kota asalnya.
“Ke sini liburan sama teman-teman. Kami di terminal ini sudah tiga hari sejak Sabtu kemarin. Setiap pagi kami ke sini (terminal, Red.) tapi selalu saja tidak tidak ada bus yang mau berangkat,” ujarnya.
Mahasiswi Polnes lainnya, Ema Wahyuni menambahkan, mereka memilih ingin naik bus karena budget yang mereka punya juga terbatas. Mereka membandingkan, bila naik bus mereka cukup merogoh kocek Rp 30 ribu per orang. Sementara jika naik travel, mereka harus membayar lebih mahal sekira Rp 70 ribu per orang.
“Kami sebagai pendatang yang baru pertama kali ke sini (Bontang, Red.) sangat kecewa sekali. Bagi kami ini sangat menciderai kesan Bontang yang sudah dikenal baik oleh masyarakat luar,” jelasnya.
Kata mereka, jika memang nantinya sopir bus tersebut masih mogok, maka mau tidak mau jalur yang mereka tempuh yakni harus menggunakan jasa travel. Hal ini mereka ambil agar tidak mengorbankan waktu kuliah mereka yang sebentar lagi akan kembali aktif.
Dikonfirmasi terpisah, mewakili para sopir travel di terminal, Abdul Muis mengatakan, walau mereka mengaku keberadaanya di terminal tersebut ilegal, namun bukan berarti posisi mereka salah sepenuhnya. Pasalnya mereka mengklaim, terminal tersebut adalah fasilitas pemerintah. Sehingga mereka juga berhak untuk mencari rezeki di terminal tersebut.
“Makanya kami minta petunjuk kepada pemerintah. Tetapi pemerintah juga harus memikirkan rakyat kecil seperti kami, karena kami ini masih butuh makan,” terangnya.
Bila memang nantinya solusi yang diberikan pemerintah adalah dengan cara mengubah plat mobil travel dengan warna kuning, mereka mengaku siap.
“Intinya kami ingin diatur karena kami masih butuh makan. Jangan sampai ketika mata pencaharian kami hilang, justru banyak dari kami yang sebelumnya orang baik-baik menjadi orang yang tidak baik. Kan bisa saja terjadi,” tandasnya.
DISHUB JANJI CEPAT DISELESAIKAN
Menindaklanjuti masih adanya aksi mogok yang dilakukan sopir bus, Senin (23/1) kemarin, Dinas Perhubungan (Dishub) beserta aparat kepolisian dan TNI langsung mendatangi terminal Bontang untuk melakukan mediasi antara pihak sopir bus dan sopir travel.
Bertempat di ruangan musala terminal, Kepala Dishub Sukardi mengaku telah melakukan dialog dan melakukan pendataan kepada kedua pihak tersebut untuk mengakomodir setiap keinginan dari masing-masing pihak.
Terkait solusi, dirinya belum bisa memutuskan lantaran masih akan berkoordinasi dan melaporkan hal tersebut kepada Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni serta Kepala Dishub Pemrov Kaltim.
“Perlu diketahui juga, terminal ini sudah bukan lagi milik Bontang, tetapi sudah menjadi milik provinsi. Jadi kami sebatas hanya bisa melakukan mediasi saja,” terangnya.
Terkait aturan, dirinya pun memaparkan jika sebenarnya di dalam terminal yang diperbolehkan hanya plat kuning saja. Apalagi bus berplat kuning tersebut sudah memiliki uji trayek dan telah melakukan uji KIR secara rutin.
Namun demikian, dirinya juga tidak ingin terlalu menyalahkan satu pihak karena di terminal tersebut tempat banyak orang mengais rezeki.
“Menyelesaikan masalah ini tidak bisa instan, kami butuh waktu. Namun intinya, setelah ini akan segera kami diskusikan dengan Wali Kota dan Kepala Dishub Kaltim,” pungkasnya. (bbg)
