DALAM deklarasi beberapa waktu lalu, empat pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2018 telah satu suara menolak praktik politik uang. Termasuk di Bontang, masing-masing ketua tim pemenangan menjamin tidak akan melakukan bagi-bagi uang atau yang sejenis selama masa kampanye berlangsung.
“Kami berkomitmen betul bahwa apa yang menjadi seruan paslon nomor 1 untuk tidak melakukan praktik politik uang. Kami betul-betul menolak politik uang, bahkan saya sendiri yang menandatangani (deklarasi) itu,” ungkap Erdani Yasid dari tim pemenangan paslon Andi Sofyan Hasdam-Rizal Effendi (ANNUR).
“Kalau dari tim pemenangan terlibat, tentunya ada Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu, Red.) yang memonitor. Insyaallah nomor 1 tidak melakukan hal-hal berkaitan politik uang,” tambahnya.
Pun demikian dengan Ubayya Bengawan, ketua tim pemenangan paslon nomor 2, Syaharie Jaang-Awang Ferdian (JADI) di Bontang itu mengaku menjalankan politik santun. “Politik uang itu kan dilarang. Yang pasti disampaikan kepada kami untuk berkampanye santun dan cara-cara terhormat,” ujar Ubayya.
Sedangkan Ma’ruf Effendy selaku timses paslon nomor urut 3, Isran Noor-Hadi Mulyadi menegaskan, paslon nomor 3 sudah menandatangani pakta integritas yang sudah menjadi suatu komitmen. Di antaranya berkomitmen tidak menyinggung soal suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), termasuk juga tidak akan melakukan politik uang.
“Kami memilih tidak melakukan itu (politik uang, Red.). Karena kami harus memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Itu sudah penegasan dari paslon sendiri,” kata Ma’ruf.
Sementara Martinus Baco, ketua tim pemenangan paslon nomor 4 Rusmadi-Safaruddin (RASA) di Bontang menjamin tidak akan ada politik uang dalam kampanye. Dia beranggapan, risiko politik uang sangat tinggi. Tim dalam hal ini bakal bergerak sesuai kondisi yang ada. Pihaknya menjamin tidak akan melakukan praktik tersebut. “Kami sepakat menolak itu,” jelas Martinus.
Bahkan kalau ada oknum di tim yang ketahuan melakukan politik uang, dia tak segan-segan menyerahkannya kepada pihak berwajib. “Tetapi kami menjamin, karena itu yang ditekankan paslon di setiap ada pertemuan dan rapat kerja,” tegasnya. (luk/*/ak)
