KEPUTUSAN penghentian sementara pembangunan masjid di Lapangan Kinibalu ternyata belum mendapat restu dari Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Justru penyegelan lokasi pembangunan rumah ibadah umat Islam itu membuat orang nomor satu di Benua Etam itu geram.
Dia meminta aparat kepolisian menangkap para aktor intelektual di balik demonstrasi tersebut. Awang menuding ada skenario yang sengaja dimainkan untuk menghentikan proyek yang sudah mulai berdiri tegap itu.
“Besok (hari ini, Red.) saya minta kepolisian tertibkan itu. Periksa mereka. Apa tujuannya? Kok masjid dibangun mau dihalangi,” kata Awang Faroek, Rabu (1/8) kemarin.
Dirinya mengaku mengenal dengan baik orang-orang yang melontarkan kritik terhadap pembangunan masjid tersebut. Awang lalu menyebut para aktor demonstrasi itu terkenal sebagai “pembawa masalah.”
“Ternyata orang-orang itu juga memang sedang bermasalah di berbagai bidang. Silakan polisi yang meneliti itu. Ada buktinya kok di whatsapp,” imbuhnya.
Gubernur Kaltim menyebut dirinya tidak anti kritik. Bahkan dirinya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melontarkan masukan dengan alasan yang jelas dan kuat. Namun tidak dengan cara menghentikan proyek pemerintah.
“Kami dengarkan kritik masyarakat. Kalau kritik itu membangun, kami harus terima. Tidak semua proyek pemerintah daerah dianggap baik. Saya tidak berpretensi semuanya baik,” ucapnya.
Awang Faroek yakin proyek yang digagasnya itu demi menjawab kepentingan masyarakat. Dengan begitu, dirinya bersama pemerintah provinsi tidak akan menghentikan pengerjaan pembangunan masjid yang menelan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 senilai Rp 81,85 miliar itu.
“Kalau untuk kepentingan masyarakat, tidak akan mundur semilimeter pun. Nah, kalau kami mundur semilimeter, apalagi satu meter, sampai itu tidak jadi, berarti kalah dengan aspirasi-aspirasi yang tidak jelas,” tegasnya.
Menurut Faroek, kemarin proyek yang dikerjakan PT Bangun Cipta Kontraktor itu sengaja dihentikan sementara. Pasalnya, terkendala cuaca hujan. Karenanya, penghentian bukan karena desakan warga.
“Kalau saya menyetop proyek, malah saya yang salah. Proyek itu sudah resmi. Sudah dapat persetujuan DPR RI, DPRD, dan mendapat IMB dari wali kota. Soal IMB, tidak mungkin wali kota mengeluarkan IMB kalau tidak melewati administrasi,” terangnya.
Awang Faroek meyakinkan, pemerintah telah menerbitkan IMB sesuai mekanisme yang berlaku. IMB tersebut diterbitkan setelah mendapat koreksi dari pemkot ketika jabatan wali kota dipegang Plt Wali Kota Samarinda, Zairin Zain.
“Sekarang apa yang salah dengan pembangunan masjid? Apa bedanya masjid kita dengan katedral? Kenapa katedral juga didemo? Apalagi ini masjid ini untuk kepentingan umat Muslim,” katanya. (*/um)
