Dewan Ingatkan Soal Gaji Honorer

SANGATTA –  Pembahasan APBD-Perubahan 2018  kembali digelar. Ini merupakan rapat  paripurna ke-19 yang diselenggarakan di ruang sidang utama DPRD Kutim.

Rapat paripurna dengan  agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Dalam Dewan terhadap Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kutim Yulianus Palangiran dihadiri Bupati Kutim Ismunandar dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang.

Pandangan Fraksi Demokrat yang dibacakan oleh Harpandi, mengingatkan pemerintah untuk menyusun rencana anggaran secara  efektif  dan efisien. Dengan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi Demokrat menyarankan pemerintah daerah untuk fokus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. “Seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih,” ujar Harpandi.

Pandangan Fraksi Partai PDI-Perjuangan melalui Yusuf Silambi, mengingatkan pemerintah dalam menyusun KUPA dan PPAS dengan menentukan skala prioritas seperti pelunasan utang pihak ketiga. “Gaji honorer dan insentif pegawai juga diperhatikan. Mengingat biaya hidup di Kutim lumayan tinggi,” kata Yusuf

Fraksi Partai Gerindra, Leny Susilawati Anggraeni menyatakan, perubahan KUPA dan PPAS yang telah disampaikan pemerintah melalui Nota Pengantar KUPA dan PPAS sangatlah ideal dengan mengingat kondisi Kutim saat ini. “Penggunaan anggaran haruslah benar- benar yang bisa menyentuh masyarakat,” sebut Leny.

Pandangan fraksi Nasional Kesejahteraan Bangsa yang dibacakan Sobirin Bagus menyarankan, pemerintah daerah untuk memberikan laporan realisasi semester pertama penggunanan APBD tahun berjalan sebagai salah satu syarat dalam penyusunan KUPA dan PPAS 2018. “Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tutur Sobirin.

Pandangan fraksi Nurani Amanat Persatuan melalui Mastur Djalal mengapresiaisi prestasi pemerintah daerah atas perolehan pendapatan sebasar Rp 660 miliar. “Sekaligus mengingatkan dalam penggunaannya harus berdasarkan skala prioritas kebutuhan masyarakat,” ungkap Mastud.

Sementara pandangan umum fraksi Partai Golkar yang dibacakan Adi Sutianto DS menyampaikan, penyusunan anggaran harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi keuangan negara. Terutama untuk pembiayaan gaji TK2D, insntif pegawai, peningkatan belanja operasional OPD.

“Menyangkut kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Serta pemasangan jaringan listrik di wilayah perkantoran Bukit Pelangi guna peningkatan pelayanan masyarakat,” ujar Adi.

Dari Fraksi PPP melalui juru bicaranya Joni mengatakan struktur belanja yang disusun oleh pemerintah sudah tepat mengingat Kutim menjadi tuan rumah pelaksanaan Porprov Kaltim tahun ini.  “Kemudian juga prioritas pembayaran gaji TK2D dan insentif pegawai,” terang Joni. (dy)